JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Hal ini disampaikannya dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10).
Prabowo mengungkapkan, jumlah BUMN yang saat ini mencapai ribuan akan dipangkas secara drastis menjadi angka yang lebih rasional.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara (holding BUMN) untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo.
Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing
Reformasi BUMN ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja usaha negara yang selama ini dinilainya belum optimal. Menurut Prabowo, terlalu banyaknya jumlah BUMN justru menghambat daya saing dan efektivitas pengelolaan aset negara.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” ucapnya.
Buka Peluang Profesional Asing Pimpin BUMN
Sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing global, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memperbarui sejumlah regulasi untuk membuka peluang bagi profesional asing (ekspatriat) memimpin perusahaan milik negara.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ungkapnya. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transfer pengetahuan dan tata kelola modern di lingkungan korporasi negara melalui kolaborasi antara profesional lokal dan asing.
Selain isu BUMN, Prabowo menyoroti pentingnya sinergi antara dunia politik dan ekonomi dalam pengambilan kebijakan publik. Ia menilai banyak pemimpin politik di dunia yang masih enggan memahami aspek bisnis dan data ekonomi dalam proses pengambilan keputusan.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.
Ia pun menekankan pentingnya bagi pemimpin muda Indonesia untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis dan ekonomi. “Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” imbuhnya. (*)