JAKARTA— Pemerintah secara intensif tengah mengkaji ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama untuk program mandatori biodiesel 50 (B50), yang rencananya akan diberlakukan pada Semester II-2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memangkas impor solar dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, mengatakan pihaknya telah menerima mandat untuk mengevaluasi secara menyeluruh ketersediaan bahan baku B50.
“Kami di Kementerian Perindustrian mendapatkan tugas untuk melihat feedstock-nya,” ujar Putu di sela pembukaan Pameran Industri Agro di Jakarta, baru-baru ini.
Hasil kajian ini akan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan terkait mekanisme pasokan CPO domestik, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penerapan kewajiban pasok domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) CPO. Penerapan DMO disiapkan untuk menjamin pasokan bahan bakar nabati (BBN) tetap aman, meskipun berpotensi berdampak pada volume ekspor.
Sejalan dengan upaya Kemenperin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pemerintah mempertimbangkan tiga opsi utama untuk memenuhi kebutuhan CPO: intensifikasi lahan sawit, pembukaan lahan baru, atau pemangkasan ekspor CPO melalui skema DMO.
“Kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil.
Rencana pemangkasan ekspor ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/10), Amran mengungkapkan pemerintah berencana memangkas ekspor CPO hingga 5,3 juta ton guna menyokong pelaksanaan mandatori B50.
“Program B50 membutuhkan CPO sekitar 5,3 juta ton,” ungkapnya.
Saat ini, produksi CPO nasional diperkirakan mencapai sekitar 46 juta ton per tahun. Dari total tersebut, sekitar 20 juta ton diserap oleh pasar domestik, sementara sisanya 26 juta ton dialokasikan untuk ekspor. Pemangkasan ekspor ini menunjukkan prioritas pemerintah untuk mengamankan kebutuhan energi dalam negeri. (sam)