SAMARINDA – Program perumahan rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2026. Hal ini seiring dengan pengajuan usulan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang fantastis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II, Anggoro Putro, menjelaskan bahwa Kaltim telah mengajukan usulan ribuan unit rumah untuk mendapat bantuan BSPS tahun 2026.
Anggoro Putro, yang balainya menaungi Kaltim, Kalsel, dan Kaltara, merinci perbandingan alokasi kuota BSPS di Kaltim. Tahun 2025 ini Kaltim mendapatkan alokasi Program BSPS sebanyak 655 unit rumah. Unit ini terbagi dalam tiga deliniasi, yaitu perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
Sementara tahun 2026 Kementerian PKP mengalokasikan kuota total 400.000 unit rumah secara nasional. Pemprov Kaltim sendiri telah menyiapkan usulan sekitar 10.000 hingga 15.000 unit rumah untuk Program BSPS tahun 2026.
Angka usulan 15.000 unit ini menunjukkan komitmen serius Pemprov Kaltim untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni yang masih tinggi di Bumi Etam, sekaligus kenaikan kuota yang mencapai puluhan kali lipat dari tahun sebelumnya.
Anggoro Putro menekankan adanya syarat penting yang ditetapkan oleh Presiden untuk seluruh usulan rumah yang akan mendapatkan bantuan BSPS.
"Presiden Prabowo meminta untuk rumah yang diusulkan mendapatkan BSPS harus masuk DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)," imbuhnya. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan perumahan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan terdata secara valid dalam basis data pemerintah pusat.
BP3KP Kalimantan II sendiri bertindak sebagai kepanjangan tangan Kementerian PKP di daerah, melaksanakan berbagai program mulai dari penanganan kawasan kumuh, sanitasi, rumah swadaya, hingga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah umum.
Hadir dalam pertemuan terkait usulan program perumahan ini antara lain Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Biro Adbang Setdaprov Kaltim Irhamsyah, perwakilan Dinas Sosial, dan Biro Kesejahteraan Rakyat. (*)