BONTANG – Kabar kurang sedap menyelimuti rencana pembangunan di Kota Taman. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang kini tengah mengkaji ulang sejumlah program menyusul melesetnya perhitungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) serta adanya ketidakpastian terkait kurang salur dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi defisit perhitungan ini memicu kekhawatiran akan tertundanya beberapa proyek infrastruktur dan pengadaan yang sebelumnya telah direncanakan pada tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Syahruddin, mengonfirmasi bahwa TAPD telah menggelar pertemuan khusus pada Kamis (9/4/2026) untuk membahas dampak finansial tersebut. Meski demikian, pihaknya masih enggan membeberkan detail hasil rapat sebelum melapor ke pucuk pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
Syahruddin menegaskan bahwa keputusan final mengenai program mana saja yang harus ditunda atau dipangkas masih menunggu disposisi resmi dari Wali Kota Bontang. Saat ini, pembahasan masih bersifat internal di tingkat TAPD guna memetakan kekuatan fiskal daerah.
Beberapa proyek besar yang selama ini menjadi sorotan publik kini terancam mengalami penundaan. Salah satu yang paling krusial adalah revitalisasi Waduk Kanaan yang direncanakan menggunakan skema multiyears dengan anggaran awal mencapai Rp50 miliar sebagai upaya penanganan banjir. Selain itu, pembangunan lapangan mini soccer di Berbas Pantai senilai Rp13,8 miliar yang merupakan bagian dari program penyediaan sarana olahraga di 15 kelurahan juga berpotensi terdampak.
Program lainnya yang masuk dalam daftar rasionalisasi adalah pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Kantor Wali Kota senilai Rp5 miliar yang bertujuan menekan biaya pemeliharaan gedung. Tidak hanya itu, rencana pengadaan mess di Jakarta dengan estimasi anggaran Rp8 miliar sebagai solusi efisiensi biaya sewa jangka panjang juga kini berada dalam ketidakpastian.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi sulit untuk menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan kas daerah. Masyarakat kini menanti kebijakan Wali Kota apakah akan tetap melanjutkan proyek-proyek tersebut dengan melakukan penyesuaian teknis, atau justru melakukan penundaan total hingga kondisi keuangan daerah kembali stabil. Syahruddin menyatakan bahwa informasi lebih mendalam akan dibuka ke publik setelah ada keputusan final dari kepala daerah. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
