Global Burden of Disease (analisis beban penyakit) memprediksi sepanjang tahun ini, depresi mayor unipolar menduduki peringkat dua sedunia setelah iskemia jantung. Kondisi itu dipastikan meningkat karena seluruh negara mengalami pandemi Covid-19. Di Kaltim, data kasus kunjungan kesehatan jiwa (keswa) pun meningkat.
PANDEMI memengaruhi segala lini. Termasuk turut menyumbang tingginya angka stres di masyarakat. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kaltim drg Rochmad Koesbiantoro.
“Mereka yang positif (Covid-29) diberi label, secara sosial seperti disisihkan. Ketika stres, imun turun. Belum lagi keluarga. Tak hanya itu, mereka yang dibatasi aktivitasnya, hingga pedagang atau pengusaha yang berkurang omzetnya. Kunjungan kasus keswa meningkat selama pandemi,” ujarnya, tengah pekan lalu.
Dia menyebutkan, penyakit fisik dan jiwa saling terkait. Dia menginfokan jika rerata kematian akibat Covid-19 dibarengi comorbid (penyakit penyerta). Contohnya gangguan kognitif yang disebutkan Rochmad erat kaitannya dengan jantung, strok, hingga diabetes melitus.
“Kita lihat penyebab kematian Covid-19 karena comorbid itu tinggi, seperti diabetes itu. Jangan menambah stres dari faktor lingkungan ketika ada yang positif. Imunnya turun, itu bahaya,” lanjut dia.
Lebih lanjut, kementerian terkait memiliki program dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, selama pandemi, program tersebut dimasifkan kembali. Tercatat 2.500 orang se-Kaltim yang dilatih. Merupakan tenaga kesehatan yang sebagian besar perawat dan bidan. Tupoksinya yakni pendataan, kemudian edukasi mengenai protokol kesehatan serta Covid-19, dan screening kondisi masyarakat.
Dilengkapi alat untuk mendeteksi kondisi atau tingkat stres di masyarakat. Dari data yang dikumpulkan sejauh ini, Rochmad mengatakan, sebagian besar masyarakat dalam kondisi stres. Umumnya terkait ekonomi.
“Cakupannya 1 orang itu bisa memegang 20 orang. Entah door to door, atau kerja sama di puskesmas tiap-tiap daerah. Kita lakukan evaluasi juga. Namun memang diakui situasi sumber daya manusia terkait keswa di Kaltim jauh dari cukup,” ungkapnya.
Dia menyebut, perbandingan tenaga kesehatan jiwa profesional dengan penduduk Indonesia yakni 3:100.000 populasi. Di Kaltim sendiri, dari data yang mereka miliki sedikitnya hanya ada 13 dokter spesialis kesehatan jiwa, dengan perawat spesialis jiwa hanya satu orang.
“Itu dari yang kami latih. Dari provinsi ada pelatihan terkait untuk kesehatan jiwa. Namun data itu belum termasuk pelatihan mandiri dari rumah sakit, jadi bisa saja datanya lebih dari itu,” lanjut dia.
Rochmad mengatakan, jika setiap orang berpotensi menjadi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Mereka yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
Setidaknya pernah mengalami kecemasan. Selain itu, ada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala. Sehingga menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.
Gangguan jiwa berat, termasuk ODGJ umumnya dengan gejala halusinasi, ilusi, waham (keyakinan tidak rasional), gangguan proses pikir, kemampuan berpikir hingga tingkah laku aneh. Nah, pada 10 Oktober 1992, pertama kalinya hari kesehatan jiwa sedunia ditetapkan. Diperingati setiap tahun dengan berbagai tema. Tahun ini mengusung tema Mental Health for All, Greater Investment-Greater Access.
Yakni, penyadaran kepada masyarakat terkait pentingnya kesehatan jiwa. Rochmad pun menekankan pentingnya menghilangkan stigma terhadap mereka terkait isu kejiwaan. Adanya kesadaran dari masyarakat, akan memudahkan pengobatan.
“Secara umum saya melihat masih kurang (kesadaran keswa), namun semakin tahun sudah cukup meningkat. Sudah memahami. Tindakan promotif terkait juga dari kami diupayakan. Meski begitu, tantangannya memang belum jadi prioritas. Baik dari tenaga kesehatan hingga anggaran,” ujarnya.
Dia mengimbau kabupaten/kota menetapkan anggaran terkait pelayanan keswa. Sebab, sejauh ini koordinasi langsung ke pusat. Sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa dapat lebih dekat dan cepat.
“Untuk pengadaan obat jiwa, itu bukan domain pusat dan provinsi saja. Mereka menghitung penggunaan obat selam setahun, itu bisa dihitung. Sebab, pengobatan jiwa itu jangka panjang. Kecuali program obat nasional, itu baru dari pusat. Kalau ini bisa per daerah,” pungkasnya. (rdm/ndu/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
