Di media sosial ramai narasi mengenai pembatasan bahkan penghapusan BBM bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Hal ini membuat masyarakat yang merasa berhak menggunakan BBM jenis tersebut jadi resah.
Pemerintah memang sebelumnya kembali mengungkit wacana pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Alasan yang selalu diulang adalah pemberian BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan membebani keuangan negara.
Lantas, benarkah bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite akan dibatasi bahka dihapus per 1 September?
Merespons hal itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading, Heppy Wulansari memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Hoaks.
"Tidak benar mbak," kata Heppy saat dikonfirmasi JawaPos.com.
Heppy melanjutkan, Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah. Pertamina juga memastikan masih terus melayani penjualan Pertalite di 7.516 SPBU seluruh Indonesia.
Dia mengimbau masyarakat tidak mempercayai kabar hoax tersebut. Pasalnya, Pertalite masih tetap disalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah.
"Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah," jelas Heppy.
Selain itu, Heppy juga memastikan bahwa penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah. Tidak ada rencana menghentikan distribusi Pertalite pada 1 September 2024.
Hal ini sekaligus menjawab rumor mengenai penghapusan Pertalite dari sejumlah SPBU. Penghapusan tersebut dipastikan hanya terjadi di sejumlah SPBU di kawasan elit yang memang tidak menjual BBM bersubsidi.
"Antara lain pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah keatas, di luar daerah industri. Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," kata Heppy.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.
Adapun wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara. Kemudian, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.
"Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100 persen pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024," Heppy melanjutkan.
Hingga kini, jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.
Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.
“Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” pungkas Heppy. (*)