Sebanyak 12 ribu aparatur sipil negara (ASN) bakal diboyong ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini. Pemindahan berlangsung bertahap mulai Juli hingga Desember. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, 12 ribu pegawai tersebut terdiri atas ASN dengan jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya (eselon I), JPT pratama (eselon II), jabatan administrator, jabatan fungsional, hingga pelaksana dari 38 kementerian/lembaga. ”Untuk kloter pertama pemindahan pada bulan Juli 2024 mendatang kami mengusulkan kepada kementerian keuangan terkait kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir,” ujarnya.
Baca Juga: Canggih, Tol di IKN Bakal Terapkan Teknologi Ngecas Mobil Listrik Sambil Jalan
Hal itu sebagai bentuk apresiasi. Mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta. Lebih lanjut, Anas menjelaskan, penentuan jumlah pegawai ASN instansi pusat yang akan dipindah dilakukan melalui beberapa tahap dengan memperhatikan sejumlah prinsip. Di antaranya, analisis untuk menapis kementerian/lembaga dan unit kerja yang prioritas untuk dipindahkan pada tahap pertama. Hal itu untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan. Terlebih, nantinya pemerintahan sepenuhnya menggunakan digitalisasi.
Tahapan lainnya adalah pemilihan jabatan dan ASN secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dengan berbasis pola penapisan dari Kemen PAN-RB sebelumnya. ”Kementerian secara intensif mempersiapkan proses pemindahan aparatur sipil negara, mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya,” ungkapnya. Bukan hanya kesiapan SDM, pemerintah tengah ngebut menyiapkan hunian bagi para ASN. Saat ini progres pembangunan mencapai 30 persen. Pemerintah juga mengupayakan para ASN mendapatkan unit hunian apartemen ataupun rumah susun yang sifatnya kedinasan. ”Sehingga tidak perlu membayar sewa,” katanya.
Pihaknya juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN di IKN. Dia menambahkan, selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN didukung dengan green design, green building, serta green open space. Akan diterapkan pula penerapan shared services berupa pusat pelayanan berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan secara bersama dengan menyediakan co-working space bagi ASN maupun tamu. (mia/fal/jpg)
