BALIKPAPAN-Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menjadi salah satu pembicara kunci pada 6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/11) pagi.
Dalam pemaparannya, Hadi menjelaskan dunia dan Indonesia saat ini mengalami permasalahan pertumbuhan urban yang sangat cepat. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang tidak terencana juga menyebabkan alih fungsi lahan, kemacetan, polusi, degradasi lingkungan, resiko bencana serta perubahan iklim.
"Hal lainnya adalah rendahnya produktifitas perkotaan. Di mana kenaikan 1 persen urbanisasi di Indonesia hanya berkontribusi terhadap 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia," kata Hadi.
Angka tersebut, dilanjutkan Hadi lebih rendah jika dibandingkan dengan Tiongkok yang mencapai 3 persen dan negara Asia Timur Pasifik yang menyentuh 2,7 persen.
Tantangan selanjutnya sebut Hadi adalah kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Baik antara kawasan barat dengan timur indonesia, maupun Jawa dengan luar Jawa. Kawasan barat Indonesia, dijelaskan mantan Panglima TNI ini berkontribusi terhadap 78,5 persen perekonomian nasional.
"Sedangkan Pulau Jawa, yang luas wilayahnya hanya 7 persen dari Indonesia punya kontribusi sebesar 56,48 persen terhdap PDB Indonesia," ungkap Hadi.
Yang tak kalah penting adalah resiko kebencanaan. Letak Indonesia yang berada di cincin api Pasifik mengakibatkan tingkat kerawanan geologi menjadi cukup tinggi. Belum lagi ancaman perubahan iklim, yang disebut Hadi menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor hingga kekeringan.
"Oleh karena itu perencanaan tata ruang yang berkualitas menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan penciptaan ruang yang berkelanjutan. Sehingga dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 nanti," urainya.
Lebih lanjut, Hadi menilai tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Rencana tata ruang harus menjadi rujukan dan dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.
Rencana tata ruang di Indonesia disusun secara berjenjang hingga menjadi Rencana Detail Tata Ruang. Dari 2.000 target RDTR, saat ini sudah ada 384 RDTR yang menjadi Perda maupun Perkada. Dari jumlah itu, 194 RDTR sudah terintegrasi secara online.
Hierarki tertinggi rencana tata ruang disebut Hadi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang memuat sistem perkotaan nasional, pusat pertumbuhan, koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan yang terhubung oleh sistem jaringan transportasi.
"IKN (Ibu Kota Nusantara) akan ditetapkan menjadi bagian sistem perkotaan nasional di dalam RTRWN. sehingga RTRW IKN akan bersinergi dengan rencana tata ruang Balikpapan, Samarinda dan kota sepanjang pantai timur Kalimantan serta perbatasan Kalimantan," jelas Hadi. (hul)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan