Tuding Serangan ke Iran Inkonstitusional, Anggota DPR AS Ajukan Resolusi Pemakzulan Terhadap Donald Trump

WASHINGTON D.C. – Situasi politik di Amerika Serikat kembali memanas setelah sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat resmi mengajukan usulan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Langkah hukum ini diambil menyusul serangkaian kebijakan luar negeri dan tindakan militer Trump yang dinilai melanggar konstitusi serta hukum internasional.

Berdasarkan draf resolusi yang diajukan, Trump dituduh melakukan pelanggaran tingkat tinggi, termasuk keterlibatan dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan legislatif. Dokumen tersebut secara spesifik menyoroti tindakan Trump yang melancarkan perang, baik sebagai pihak berperang maupun pendukung, di sejumlah wilayah konflik seperti Iran, Yaman, Lebanon, Suriah, hingga Gaza.

Para pengusul menegaskan bahwa tindakan militer tersebut bersifat inkonstitusional karena dilakukan tanpa mandat dari Kongres AS, yang secara hukum memiliki otoritas tunggal untuk menyatakan perang. Tak hanya itu, Trump juga dituding melakukan tindak kejahatan perang, pembunuhan terencana, hingga aksi pembajakan kapal di laut lepas.

Selain konflik yang sudah berjalan, DPR AS juga menyoroti retorika agresif Trump yang dianggap mengancam kedaulatan negara lain seperti Panama, Kolombia, Kuba, hingga rencana kontroversial terkait Greenland. "Dalam semua langkah tersebut, Presiden Trump telah bertindak tanpa persetujuan Kongres AS yang secara konstitusional diperlukan," bunyi petikan naskah usulan tersebut.

Di dalam negeri, Trump menghadapi tuduhan serius terkait militerisasi penindakan hukum domestik. Ia disebut mengizinkan praktik penangkapan dan deportasi berantai yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional. Dakwaan pemakzulan ini juga mencakup dugaan penyabotasean supremasi hukum serta tindakan balas dendam terhadap kelompok-kelompok yang menyuarakan pendapat yang dilindungi undang-undang.

Hingga saat ini, resolusi pemakzulan tersebut sedang dalam tahap pengkajian di tingkat komite sebelum ditentukan apakah akan dibawa ke pemungutan suara paripurna. Jika berhasil melaju, ini akan menjadi babak baru dalam sejarah kepemimpinan Trump yang terus diwarnai oleh ketegangan geopolitik dan perselisihan domestik yang tajam. (*)