PROKAL.CO- Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah Presiden Donald Trump mengumumkan dimulainya operasi tempur besar-besaran. "Objektif kita adalah membela rakyat Amerika dengan melenyapkan ancaman imanen dari rezim Iran, sebuah kelompok kejam yang terdiri dari orang-orang yang sangat keras dan mengerikan," tegas Trump dalam pernyataan resminya. Langkah drastis ini langsung memicu reaksi keras dari Teheran, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi segera menyurati Dewan Keamanan PBB.
"Badan ini harus mengambil tindakan segera sebagai respons atas pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional ini," tulis Araghchi dalam suratnya. Ia juga memperingatkan dengan nada mengancam bahwa, "Semua pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan ini akan dianggap sebagai target militer yang sah."
Di tengah gempuran udara, keberadaan pucuk pimpinan Iran sempat menjadi tanda tanya besar. Namun, Araghchi mencoba menenangkan publik melalui wawancara dengan media internasional. "Sejauh yang saya tahu, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian masih hidup," ungkapnya kepada NBC News.
Sementara itu, dari markas besar PBB, Sekretaris Jenderal António Guterres menyampaikan keprihatinan yang mendalam. "Penggunaan kekuasaan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta pembalasan Iran selanjutnya di seluruh kawasan, merusak perdamaian dan keamanan internasional," ujar Guterres sambil mendesak kedua belah pihak untuk segera kembali ke meja perundingan.
Reaksi dunia terbelah tajam menanggapi aksi militer ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memberikan dukungan penuh atas serangan tersebut. "Iran adalah kaki tangan Putin. Adalah adil untuk memberikan kesempatan bagi rakyat Iran untuk membebaskan diri mereka dari rezim teroris dan menjamin keamanan bagi semua bangsa yang menderita akibat teror yang berasal dari Iran," kata Zelenskyy melalui unggahan di media sosial. Sebaliknya, dari kawasan Teluk, diplomat tinggi Oman Badr Albusaidi memberikan peringatan keras kepada Washington. "Saya mendesak Amerika Serikat untuk tidak terseret lebih jauh. Ini bukan perang Anda," tulisnya dengan tegas.
Di dalam negeri Amerika Serikat, kritik pedas datang dari Senator Tim Kaine yang mempertanyakan legalitas serangan tersebut. "Selama berbulan-bulan, saya telah memprotes fakta bahwa rakyat Amerika menginginkan harga-harga yang lebih rendah, bukan lebih banyak perang—terutama perang yang tidak diizinkan oleh Kongres sebagaimana diwajibkan oleh Konstitusi," kecam Kaine. Senada dengan itu, Perwakilan Jim Himes dari Komite Intelijen DPR menyebut langkah ini sebagai keputusan yang buta sejarah. "Segala sesuatu yang saya dengar mengonfirmasi bahwa ini adalah perang pilihan tanpa strategi akhir yang jelas. Tampaknya Donald Trump tidak belajar dari pelajaran sejarah," pungkas Himes. (*)
Editor : Indra Zakaria