Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Abaikan Putusan Bawaslu, Diperintahkan Perbaikan Administratif 39 Dapil di Kalbar

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

 Badan Pengawas Pemilu Kalbar akan berkoordinasi secara terkait langkah yang diambil terhadap putusan sidang pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan KPU namun belum ditindaklanjuti.


Advertisement

Seperti yang diketahui KPU Kalimantan Barat dinyatakan bersalah karena tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen di 39 daerah pemilihan (dapil), dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DCT) Pemilu 2024 untuk DPRD Provinsi Kalbar.

Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Uray Juliansyah mengatakan, putusan pelanggaran administratif pemilu di Kalbar sama dengan yang diputuskan dalam sidang di Bawaslu RI, yaitu terkait keterwakilan perempuan.

"Kami di Bawaslu provinsi akan membahas dulu secara internal soal langkah apa yang kemudian dilakukan. Kami akan berkonsultasi ke Bawaslu RI. Informasinya KPU RI sedang mengajukan permohonan untuk RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi II DPR," ujarnya, Rabu (03/01).

Advertisement

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada gambaran dari Bawaslu RI," tambahnya.  Uray menambahkan pihaknya juga menunggu arahan terkait tindak lanjut putusan Bawaslu atas pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan KPU saat menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di daerah terdampak Permendagri nomor 52 tahun 2020 tentang batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

"Bukan hanya DCT, tapi terkait DPT di Perumnas empat dan SBR tujuh. Kita akan konsultasi ke Bawaslu RI, agar diketahui dan mendapat arshan, walaupun menang asas kemandirian tetap kami utamakan," tambah Uray. Sementara itu, Umi Rifdiyawati, satu di antara pelapor mengatakan pihaknya masih menunggu hasil konsultasi Bawaslu Kalbar ke RI terkait putusan yang dikeluarkan. Putusan itu menyatakan KPU Provinsi Kalbar terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu saat menetapkan DCT di 39 daerah pemilihan (Dapil).

Umi melihat KPU sebagai terlapor tak kunjung menindaklanjuti putusan tersebut. Umi menegaskan jika dirinya bersama aktivis perempuan yang ikut menjadi pelapor dalam pelanggaran administratif saat KPU Provinsi Kalbar menetapkan DCT, tidak akan tinggal diam.

Advertisement

Menurutnya, apa yang telah menjadi putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti, khususnya hak perempuan mendapat kuota 30 persen dalam pencalonan legislatif di Pemilu 2024.

"Bagi kami, putusan Bawaslu itu clear dan jelas. Menyatakan KPU bersalah dan memerintahkan KPU Provinsi Kalbar untuk melakukan perbaikan administratif terhadap 39 dapil. Ini jelas dan sampai sekarang sudah ditindaklanjuti atau belum," ujarnya.

"Nah, apakah kemudian, proses administrasi surat menyurat yang dilakukan KPU itu dianggap sudah menindaklanjuti putusan oleh Bawaslu? Kami masih menunggu nih, apa yang dihasilkan dari konsultasi Bawaslu provinsi ke Bawaslu RI," tambah Umi.

Lebih lanjut Umi menyampaikan bahwa sejak pembacaan putusan tanggal 8 Desember 2023, pihaknya belum mendapat informasi tentang tindak lanjut putusan tersebut.

“Akhirnya, kami sebagai pelapor, berdiskusi untuk menemui Bawaslu," sambung Umi. "Ada proses administrasi antara KPU provinsi sebagai terlapor dengan Bawaslu provinsi. Kami juga baru tahu hari ini. Kami juga baru tahu dari penjelasan Bawaslu, mereka akan melakukan konsultasi ke Bawaslu RI atas tindak lanjut dan respon dari KPU atas putusan 03 tahun 2023. Kami juga berharap adanya kepastian hukum, ini harus segera, karena pelaksanaan pemilu tinggal menghitung hari," pungkas Umi. (mse)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer