Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebanyak 387 Ekor Burung Berkicau Nyaris Diselundupkan Keluar dari Kalbar

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Petugas Karantina Kalbar menunjukkan barang bukti ratusan burung berkicau yang berhasil diamankan dalam operasi pengawasan lalu lintas komoditas karantina antar area di Pelabuhan Dwikora Pontianak.
Petugas Karantina Kalbar menunjukkan barang bukti ratusan burung berkicau yang berhasil diamankan dalam operasi pengawasan lalu lintas komoditas karantina antar area di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

 


Advertisement

Badan Karantina Hewan. ikan dan Tumbuhan, Kalimantan Barat
menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ekor burung berkicau dalam operasi pengawasan lalu lintas komoditas karantina antar area di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Senin (22/1) siang.

Dalam operasi tersebut, tim pengawasan Karantina Kalbar berhasil mengamankan sebanyak 387 ekor burung yang terdiri dari 300 ekor burung kolibri, 30 ekor burung rambatan, 4 ekor burung cililin, 27 ekor burung cucak hijau, serta 26 ekor burung cucak jenggot.

Burung-burung itu ditemukan dalam kemasan karung plastik di dalam mobil truk Fuso yang berlapis terpal, disembunyikan bersama muatan barang lain berupa waluh.

Advertisement

Rencananya satwa tersebut akan diselundupkan ke Semarang menggunakan Kapal KM Dharma Kartika VII dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.

“Jadi satwa-satwa tersebut kami temukan dalam truk Fuso yang akan diberangkatkan menggunakan kapal KM. Dharma Kartika VII dari Pelabuhan Dwikora Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Emas, sekitar pukul 23.07 WIB," ujar Yunita, selaku dokter hewan Karantina Kalbar yang bertugas.

“Ratusan burung tersebut kami lakukan penahanan dengan penerbitan berita acara penahanan dan selanjutnya kami serahkan ke tim penegakan hukum BKHIT Kalbar," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Karantina Kalbar, Amdali Adhitama menyampaikan tindakan penahanan ini dilakukan sesuai Pasal 35 ayat 1 a, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan bahwa setiap orang yang membawa media dari suatu area ke area lain wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan.

Advertisement

“Pelanggar bisa diancam pidana sesuai pasal 88 huruf (a) dan huruf (c) UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yaitu hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu, pelaku dapat dijerat pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa hukuman penjara selama 5 tahun,” sebutnya.

Amdali mengatakan, penyelundupan terhadap satwa ini mengancam kelestarian sumber daya alam hayati. 

“Karantina Kalbar terus bersinergi dengan instansi lain dalam melawan penyelundupan satwa liar, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang mengancam upaya konservasi serta menegakkan peraturan karantina yang berlaku,” katanya.

Amdali mengapresiasi jajarannya yang terus berkomitmen mencegah berbagai bentuk penyelundupan satwa di pintu-pintu pemasukan maupun pengeluaran wilayah Kalbar. (arf)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kg Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kg Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kilogram Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit, Empat Pemuda Diringkus Oleh: Fahry Ilhami Samo

Kabar Baik dari Kalbar: Titik Panas Karhutla Melandai Jadi 29, Ketapang Masih Mendominasi

Kabar Baik dari Kalbar: Titik Panas Karhutla Melandai Jadi 29, Ketapang Masih Mendominasi

Petugas Polsek Sekayam bersama personel BKO Korbrimob Polri, Manggala Agni dan masyarakat melakukan pengecekan titik panas (hotspot) di Dusu

Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional

Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional

Lumpuh Akibat Asap Pekat: Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional PONTIANAK — Asap pekat keb

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer