Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Ketapang Alokasikan Rp61 M untuk Hibah

A
Penulis: A'an❯
BERSALAMAN: Wakil Bupati Ketapang, Farhan, bersalaman dengan para undangan serta para  penerima hibah usai menghadiri acara penyerahan bantuan dana hibah di Kantor Bupati Ketapang.
BERSALAMAN: Wakil Bupati Ketapang, Farhan, bersalaman dengan para undangan serta para  penerima hibah usai menghadiri acara penyerahan bantuan dana hibah di Kantor Bupati Ketapang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang kembali menyalurkan dana hibah di tahun 2024 ini. Pada tahun ini, Pemkab Ketapang menganggarkan Rp61,2 miliar khusus untuk hibah. Jumlah tersebut meningkat Rp20 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2023.


Advertisement

"Tahun 2023 dana hibah Pemerintah Kabupaten Ketapang sebanyak Rp41 miliar. Di tahun ini meningkat menjadi Rp61,2 miliar," kata Wakil Bupati (Wabup) Ketapang, Farhan, belum lama ini. Farhan menjelaskan, penyaluran hibah mulai dilaksanakan sejak awal tahun ini. Beberapa waktu lalu, Farhan mengungkapkan jika Pemkab Ketapang telah menyalurkan hibah dengan ditandai penandatanganan 178 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

 

Farhan mengungkapkan, penerima hibah tersebut di antaranya seperti organisasi sosial keagamaan, rumah ibadah, organsiasi kewanitaan hingga kelompok masyarakat se-Kabupaten Ketapang.

Hibah pun mereka berikan sesuai dengan pengajuan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. "Saya doakan semoga seluruh manfaat yang bisa diambil dari penyaluran hibah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan bersama," harap Farhan.

Farhan berpesan, seluruh pihak harus saling sinergi membangun Kabupaten Ketapang dengan niat tulus untuk melayani masyarakat. "Mohon doa dan dukungannya selalu untuk bersama kita menggerakkan Ketapang ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

Advertisement

Pada November lalu diberitakan, sebanyak 22 penerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, 2 November lalu.

Penandatanganan NPHD yang difasilitasi Bagian Kesra Setda Ketapang disaksikan Wakil Bupati Ketapang, Farhan, dan sejumlah pejabat lainnya.

Farhan mengatakan, sebanyak 22 penerima yang dilakukan penandatanganan NPHD ini merupakan bantuan Pemkab Ketapang pada APBD-Perubahan 2023.

Advertisement

"Bantuan ini diperuntukkan untuk rumah ibadah, lembaga sosial keagamaan, dan lembaga sosial masyarakat," kata Farhan.

Dia menyebutkan seyogianya, jajaran Pemkab Ketapang hadir di tengah masyarakat pada saat penandatanganan NPHD.

Namun, menjelang akhir tahun, maka banyak kegiatan pemerintah daerah sehingga tidak dapat hadir pada enam kecamatan penerima hibah daerah. Termasuk, salah satunya saat ini akan dilakukan pembahasan RAPBD 2024.

 

"Di mana, batas akhir pembahasan dilakukan pada November. Mudah-mudahan pembahasan tuntas dan DPRD segera memberikan persetujuan RAPBD menjadi APBD 2024.

Oleh karena itu, pertemuan dilakukan dalam satu tempat. Jika dibagi dalam beberapa tempat di enam kecamatan, tentunya kalau keliling waktunya akan lebih lama. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," jelas Farhan.

Dia menjelaskan, mengapa hibah baru diberikan pada penghujung akhir tahun. Hal ini karena dapat diakomodir pada APBD-P 2023. Pemberian hibah ini diakomodir setelah urusan wajib pemerintah daerah terpenuhi, yaitu pembayaran gaji ASN, serta sesuai kewenangan daerah dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, urusan wajib lainnya, adalah pendidikan dan kesehatan. Setelah urusan wajib dapat teralokasi anggaran, maka usulan hibah dapat dipertimbangkan untuk diakomodir. Pemberian hibah juga tidak bisa dilakukan berulang-ulang dan sampai waktu yang tidak terbatas.

"Seperti disampaikan perwakilan penerima hibah dari Air Upas tadi, saya sangat senang mendengar laporannya. Inilah yang kami harapkan menjadi corong pemerintah daerah.

Tadi kita dengar dibantu dengan hibah sebesar Rp450 juta, dibangunkan asrama putri nilainya Rp1,6 miliar. Seperti itulah ketentuan dan arah dari bantuan hibah," tegasnya.

Dari hibah pada APBD-P 2023, dapat mencontoh konsep pembangunan seperti dilakukan pada asrama putri di Air Upas. Jangan sampai, pembangunan baru dilakukan setelah adanya bantuan hibah.

Namun dengan adanya hibah, justru meningkatkan progres dari pembangunan fisik yang ada.

"Setelah menerima bantuan hibah, manfaatkan sebaik baiknya. Jika nilai pembiayaannya melalui hibah belum mencukupi, saya harap digalang kekuatan masyarakat untuk mewujudkan dan menyelesaikan pembangunan sebagaimana diinginkan, karena itu perlu ada strategi bagaimana pembangunan cepat selesai," ujarnya.

Farhan menambahkan, dengan dana terbatas, sebaiknya membangun fisik masjid terlebih dahulu, dibandingkan membangun menara.

Sebab, sebuah masjid tanpa menara juga tidak bermasalah. Dia menilai sebuah menara adalah arsitektur. Oleh karena itu, strateginya adalah membangun yang utama terlebih dahulu.

"Saya berpesan, manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya. Kita tidak ingin persoalan dana hibah ini menimbulkan persoalan hukum," pesan Farhan. (afi)

 

 

 
 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Pontianak Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kg Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kg Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kilogram Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit, Empat Pemuda Diringkus Oleh: Fahry Ilhami Samo

Kabar Baik dari Kalbar: Titik Panas Karhutla Melandai Jadi 29, Ketapang Masih Mendominasi

Kabar Baik dari Kalbar: Titik Panas Karhutla Melandai Jadi 29, Ketapang Masih Mendominasi

Petugas Polsek Sekayam bersama personel BKO Korbrimob Polri, Manggala Agni dan masyarakat melakukan pengecekan titik panas (hotspot) di Dusu

Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional

Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional

Lumpuh Akibat Asap Pekat: Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional PONTIANAK — Asap pekat keb

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer