"Patok yang dipasang oleh PT. ASK tersebut sudah kami cabut dan sudah diantar ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kapuas Hulu Utara. Karena sebelumnya kami sudah dua kali mendatangi kantor KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara, namun mereka mengatakan bahwa PT. ASK tersebut sudah mendapat izin dari pihak Desa Tanjung Lasa, sehingga PT. ASK berani memasang patok," katanya, Senin (25/03) di Putussibau.

Sejumlah warga Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putussibau Utara, dikagetkan ulah PT. Annisa Surya Kencana (ASK), yang ujuk-ujuk memasang patok di lahan mereka tanpa sepengetahuan para pemilik lahan.
Pemasangan patok oleh PT. ASK tersebut diketahui setelah sejumlah warga, saat melakukan pengecekan di lahan mereka. Atas hal itu, warga menolak keras PT. ASK, untuk melakukan operasi di wilayah mereka.
Hanafi, ketua Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Tanjung Lasa menyampaikan, pemasangan patok oleh PT. ASK tersebut di areal lahan masyarakat yang rata-rata sudah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT). Selain itu, di lokasi tersebut, menurutnya, juga merupakan areal pembangunan pemerintah yaitu embung.
Hanafi menjelaskan bahwa semua masyarakat yang punya lahan tidak mengetahui bahwa areal atau lahan mereka akan digarap PT. ASK. "Intinya kami menolak dengan tegas. Bahkan kami siap mati," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ambrosius Amang, wakil Ketua BPD Tanjung Lasa. Tak dipungkiri dia jika P.T ASK ini pernah melaksanakan sosialisasi programnya yakni reboisasi lahan, serta berupa bantuan kepada masyarakat berupa babi dan ayam. "Namun program tersebut tak satu pun terealisasi, sehingga membuat masyarakat kecewa," ucapnya.
Ambrosius mengatakan, jika PT. ASK ini ingin membuat program baru, tentunya harus sosialisasi kembali kepada masyarakat, bukan hanya kepada Pemerintah Desa. Masalahnya, menurut dia, dari pihak desa itu tentunya tidak tahu menahu dimana areal masyarakat yang dipatok PT. ASK tersebut.
"Harusnya dari desa melakukan koordinasi dahulu kepada masyarakat sebelum lahan masyarakat ini dipatokdipatok, " ujarnya.
Atas patok yang dilakukan PT. ASK ini jelas membuat masyarakat kecewa. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh PT. ASK ini, menurutnya, harus dihukum adat. Setelah itu, mereka baru bersedia melakukan musyawarah.
"Kami menolak keras apa yang sudah dilakukan oleh PT ASK ini. Karena mereka main langsung saja melakukan pematokan lahan kami tanpa melalui ketua adat. Kami tidak senang terhadap apa yang dilakukan oleh PT ASK ini," ungkapnya.
Paulus Kanah, kepala adat (Kadat) Tanjung Lasa menyampaikan, sebelumnya dari pihak PT. ASK bersama desa telah dilakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas program dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat, namun tidak pernah membahas soal pemasangan patok.
"Waktu mereka membawa patok, saya pun sebagai Kadat tidak tahu. Kemudian mereka ada datang kepada saya untuk memasang patok. Tapi saya tetap melarang. Karena hutan yang kami miliki ada SKT-nya. Namun mereka tetap melakukan pemasangan patok," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Tanjung Lasa, Stefanus Steven menyampaikan, pemasangan patok yang dilakukan oleh PT. ASK di lahan masyarakat itu hanya untuk verifikasi lapangan saja, sekaligus patok tersebut menyesuaikan batas yang sudah ditetapkan oleh BPN.
"Patok itu hanya untuk area izin saja, tidak untuk memiliki lahan masyarakat. Lahan masyarakat tetap milik masyarakat, nanti kan ke depan ada kegiatan pemberdayaan dari PT ASK. Seperti apa kompensasinya nanti kita akan rapat lagi," ujarnya.
Steven mengatakan, setelah verifikasi lapangan nanti, baru akan dilaksanakan kegiatan musyawarah bersama masyarakat.
Kades mengatakan, bahwa pihaknya hingga hari ini belum mendapatkan laporan dari tim survey lapangan. Namun jika semuanya sudah ada laporan tersebut, pihaknya akan membahas hal tersebut terutama terhadap lahan masyarakat yang terkena izin PT ASK. "Nanti juga akan bahas seperti apa kompensasinya. Baru segera ditindaklanjuti setelah selesai kegiatan tersebut," ucapnya.
Kades menjelaskan bahwa PT. ASK ini sudah memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Jadi untuk program dari PT. ASK ini belum berjalan, mereka baru melakukan survei lapangan saja," pungkasnya. Sebagaimana dilansir dari berbagai pemberitaan sebelumnya, PT. ASK ini merupakan perusahaan yang lebih mengarah pada restorasi ekosistem, sehingga tidak menebang hutan.
Pada 2022 lalu, Mardiyansyah, kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Utara ketika itu menyampaikan bahwa ada tiga perusahaan di wilayah kerjanya yang memiliki izin untuk mengelola hasil hutan.
Izin mengelola hasil hutan tersebut dikeluarkan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Ketiga perusahaan tersebut PT. Toras Banua Sukses, PT. Lembah Jati Mutiara, dan PT. Anisa Surya Kencana.
“Kalau PT. Toras Banua Sukses ini mengelola kayu, PT. Lembah Jati Mutiara itu mengelola hutan tanaman industry, dan PT. Anisa Surya Kencana lebih mengarah pada restorasi ekosistem jadi tidak menebang hutan,” katanya pada Agustus 2022 lalu.
Mardiyansyah mengatakan, untuk PT Toras Banua Sukses ini memang menebang hutan. Sedangkan untuk PT Toras Banua Sukses dan PT Lembah Jati Mutiara tidak ada aktivitas.
“Karena mayoritas di lahan mereka ada penolakan oleh masyarakat lokal. Jadi sampai hari ini perusahaan Toras dan Lembah Jati Mutiara tersebut belum mampu membuat kesepakatan dengan masyarakat.
Dari informasi masyarakat yang menolak itu ada di Desa Mendalam dan sebagian masyarakat jalur Kapuas yakni Desa Cempaka Baru dan sekitarnya,” terangnya.
Lanjut Mardiyansyah, sementara untuk PT Anisa Surya Kencana sampai hari ini masih dalam tahap sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat.
“Sepertinya perusahaan ini bisa diterima masyarakat karena orientasinya bukan kayu. Yang jelas kegiatan perusahaan ini ada di Putussibau Utara, Embaloh Hulu dan Hilir,” ucapnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

