Sebagaimana diberitakan keluarnya Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Republik Indonesia (RI) Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandara Internasional yang ditetapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada 2 April 2024, jelas berdampak ke aktivitas di Kalbar.
Soal Supadio Jadi Bandara Domestik, Anggota Komisi V Asal Kalbar Protes ke Kemenhub

Perubahan status Bandara Internasional Supadio menjadi Domestik, membuat anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie melontarkan nada protesnya ke Kementriaan Perhubungan RI. Bahkan Ketua DPW Nasdem Kalbar ini memiliki analisas sendiri, kenapa wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan negeri Jiran, Malaysia tidak diakomodir.
"Salah satunya keberadaan perusahaan Bus Damri di Kalbar yang lewat jalur darat dan melintas internasional ke Malaysia juga Brunei Darussalam. Saya pikir sub usaha pemerintah jalur darat ini, yang lebih digenjot ke depannya," ucap Ami Dollah sapaan karibnya menjawab Pontianak Post.
Menurutnya sebagai putra kelahiran Kalbar, dia akan mempertanyakan kembali pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya, ke Kemenhub Budi Karya. Apa yang menjadi pertimbangan spesifiknya, sehingga Kalbar berbatasan dengan Malaysia, Brunei dan Singapura dijustifikasi, justru tak masuk jalur penerbangan internasional dan tak masuk Bandar Udara Hub Pengumpan.
Bandar Udara Hub Pengumpan diartikan sebagai Bandar udara, yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas. Bandar udara tujuan atau penunjang dari bandar udara pengumpul; Bandar udara yang menjadi salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.
Di Provinsi-provinsi lain, sebutnya, malahan ada wilayah dengan tak berstatus Bandar Udara Hub pengumpan, justru masih memiliki penerbangan internasional ke Kuala Lumpur dan Johor, Malaysia. Misalnya provinsi Riau.
"Kalau wilayah Batam, Kuala Namu Medan oke lah. Saya pikir, Supadio Pontianak perlu dikaji ulang kembali," ucapnya.
Anggota DPR RI dapil Kalbar ini menduga jalur darat internasional di Kalbar khususnya usaha perusahaan Bus Damri dari Kemenhub dapat lebih memberikan peluang bisnis di Kalbar. Apalagi kabarnya, angkutan Bus Damri lebih leluasa membuka jalurnya dari Pontianak Kuching hingga ke Brunei Darussalam.
Kalau muncul pertanyaan jalur darat internasional lebih panjang dan lama ? Ami Dollah menjawab perjalanan darat dari Pontianak ke Malaysia dan Brunei memang butuh waktu panjang. Namun karena kebijakan Kemenhub RI sudah demikian, Komisi V DPR RI bakalan mempertanyakannya lagi di RPD berikut.
Semula 34 Bandara di Indonesia berstatus Internasional, kini dipangkas menjadi 17 Bandara. Salah satu terkena imbas KM 31/2024 ini adalah Supadio Pontianak, Kalimantan Barat.
Selain pertimbangan tersebut, pada RDP pada Ramadhan 2024 lalu, Ami Dollah menyebutkan bahwa Menhub Budi Karya juga menjelaskan bahwa kajiannya berdasarkan instruksi Presiden bahwa bandara-bandara pengumpan tidak lagi melakukan pelayanan internasional. Ini supaya bandara internasional terpusat, di beberapa daerah saja dalam rangka pengawasan kedatangan dan kepergian.
"Itu mungkin salah satu pertimbangganya juga. Jadi tak semua bandara diberi izin melakukan penerbangan internasional, meski di Kalbar ada Sosek Malindo yang sudah melegenda lama sebagai ajang kerjasama internasional, Kalbar-Indonesia, Malaysia dan Brunei," pungkas dia.(den)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


