Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rekaman Panggilan Video Tanpa Sehelai Pakaian Beredar, Ketua Bawaslu Sintang Mengundurkan Diri

S
Penulis: Shando Safela❯
ilustrasi video
ilustrasi video

Prokal.co, MR akhirnya resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sintang. 


Advertisement

Pengunduran diri yang bersangkutan diduga berkaitan dengan viralnya rekaman panggilan video tak terpuji atau biasa disebut video call seks (VCS) yang diduga dilakukan yang bersangkutan.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat jika MR tengah melakukan panggilan video dengan seseorang wanita. Dalam rekaman tersebut keduanya tampak sama-sama tidak mengenakan sehelai pakaian. 

Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Faisal Riza, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan masukan mengenai rekaman video yang didalamnya diketahui merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang.

Advertisement

Faisal menerangkan, setelah menerima masukan, pihaknya langsung melakukan rapat pleno untuk mengambil langkah menyikapi permasalahan tersebut. 

"Sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2020, pihaknya diharuskan melakukan klarifikasi terhadap anggota atau komisioner Bawaslu yang diduga melakukan pelanggaran," kata Faisal, ketika ditemui di kantornya, Jalan Sultan Abdurrahman, Kecamatan Pontianak Selatan. Rabu (5/6).

Faisal menjelaskan, berdasarkan klarifikasi yang bersangkutan telah mengakui jika memang orang yang ada di dalam rekaman video tersebut adalah dirinya. 

Advertisement

"Dari hasil klarifikasi, kami langsung berkonsultasi dengan pimpinan Bawaslu RI. Dan dari hasil konsultasi itu, kami kembali melakukan rapat pleno," ucap Faisal.

Faisal menuturkan, hasil rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Kalimantan Barat, menyimpulkan terjadi pelanggaran kinerja berat yang dilakukan MR. 

Namun sebelum keputusan dijatuhkan, lanjut Faisal, ternyata yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang. Dan surat pengunduran diri tersebut sudah resmi diterima pihaknya.

Untuk diketahui, Faisal menambahkan, secara kewenangan, Bawaslu provinsi tidak kewenangan untuk melakukan pemecatan. Kewenangan tersebut ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Faisal, sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2020, Bawaslu Provinsi hanya bisa memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan.

"Karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi ketua, maka sanksi yang dijatuhkan yakni tidak boleh melakukan pekerjaan sesuai dengan divisi yang terkait selama satu bulan," terangnya. Faisal menyatakan, pemberian sanksi tersebut dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki niat untuk memperbaiki diri. 

Faisal mengatakan, sementara dari informasi yang diterima, terhadap dugaan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang tersebut, sudah dilaporkan ke DKPP.

Oleh karena itu, lanjut Faisal, apakah kemudian yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai anggota atau komisioner Bawaslu, hal tersebut tentu harus menunggu keputusan yang nantinya dikeluarkan DKPP. 

"Kami prihatin dengan kasus ini. Ini pelajaran bagi seluruh anggota Bawaslu di Kalimantan Barat. Mewakili Bawaslu, saya meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan masalah ini. Saya berharap kejadian ini tidak kembali terjadi," pungkas Faisal. (adg)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Pontianak Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer