DLH Sintang: Pemerintah Kabupaten Kekurangan Lahan untuk TPS

Ia menuturkan, terjadi kondisi saat ini, Pemkab Sintang belum memiliki dana untuk membeli tanah yang dekat pemukiman untuk dijadikan TPS. Tetapi ada juga terjadi, Pemkab Sintang punya tanah dekat pemukiman, tetapi warga menolak adanya TPS dekat rumahnya. Ada TPS yang berada di tanah pribadi, juga diprotes oleh pemilik tanah. 

“Kalau ada masyarakat yang mau meminjamkan tanahnya untuk dijadikan TPS, kami siap membuat TPS di situ. Aturan lainnya, TPS tidak boleh di pinggir jalan. Itulah dilema pengelolaan sampah di Sintang ini. Kalau kita jalan ke kota besar, ke Pontianak misalnya. Tidak ada TPS yang berada di jalan utama. Semuanya jauh dari jalan utama. Kami sudah lihat TPS di Kota Pontianak. TPS terdekat itu jaraknya 4.5 KM dari jalan utama. Kalau kita di sini, ndak sampai 4.5 KM, masyarakat sudah mengeluh,” ucapnya. 

Ia menuturkan, pihaknya juga sudah membuat MoU dengan PT. Kusuma Jaya Agro dan Indonesia Power terkait pengolahan sampah menjadi bahan bakar untuk PLTU Sui Ringin. Masalah dari MoU ini hanya belum ada tempat untuk menyimpan sampah. Sampah harus dilakukan disimpan terlebih dahulu, baru bisa dipanen menjadi energi listrik.

“Kita akan terus dorong agar MoU ini bisa segera terealisasi. Saat ini PLTU Sungai Ringin masih memanfaatkan kayu dan cangkang sawit sebagai bahan bakar,” katanya. 

“Kami juga sudah mengundang investor pengolahan biji plastik. Pabriknya sudah jadi. Hanya saja, masih terhambat jaringan listrik PLN ke pabrik. Nanti akan ada MoU dengan Bupati Sintang soal kerjasama pemanfaatan sampah plastik ini. Sampah yang bisa diolah menjadi biji plastik itu hanya botol plastik saja. Yang lain tidak bisa,” ucapnya.(*)