Pemkab Kapuas Hulu Survei Wilayah Pertambangan Rakyat

Bagian Ekonomi Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekertariat Daerah Kapuas Hulu, melakukan survei lokasi yang akan dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Desa Tanjung, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu baru-baru ini.

Kabag Ekonomi Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kapuas Hulu Budi Prasetyo menyampaikan, pihaknya bersama dengan tim telah melaksanakan kegiatan survei, lokasi yang akan dilakukan pengajuan WPR di Wilayah Kecamatan Suhaid.

“Yang mana batas tersebut telah diputuskan oleh Bupati Kapuas Hulu, melalui Perbup Nomor 39 Tahun 2017 tentang, penetapan dan penegasan penyelesaian perselisihan Batas Desa Tanjung Kecamatan Suhaid dengan Desa Mensusai Kecamatan Suhaid,” ucapnya.

Budi menyampaikan, Desa Mensusai merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Suhaid, yang telah melakukan pengajuan WPR, yang mana pengajuan tersebut berada di area lokasi, berdekatan dengan letak batas desa Tanjung Kecamatan Suhaid.

“Dan untuk luas wilayah yang telah di ajukan oleh Desa Mensusai Kecamatan Suhaid seluas 985,85 Ha dengan jenis komuditas yaitu emas, batuan dan pasir,” ujar Budi.

Budi menambahkan, adapun lokasi yang telah dilakukan survei dalam pengajuan WPR diantaranya, wilayah Sungai Uraw Desa Tanjung Kecamatan Suhaid dan wilayah Nanga Ramut Desa Tanjung Kecamatan Suhaid.

“Lokasi yang dilakukan pengajuan WPR, merupakan wilayah yang sudah disurvei oleh masyarakat setempat, yang mana lokasi tersebut memiliki beberapa potensi penghasilan dan ketentuan dalam melakukan proses penetapan dalam pengajuan WPR,” ujar Budi.

Budi mengungkapkan, dalam melakukan pengusulan WPR, ada beberapa yang harus di perhatikan untuk memenuhi kriteria dalam penetapan WPR, dan berkas yang harus dilengkapi dan diusulkan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.

“Kriteria penetapan WPR sebagai diantaranya, mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau di antara tepi dan tepi sungai,” ujarnya. Selain itu, lanjut Budi, mempunyai cadangan primer logam atau batubara, dengan kedalaman paling tinggi 25 meter, merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba, luas wilayah pertambangan rakyat paling tinggi 25 hektare.

“Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 tahun,” ujarnya.

Lanjut Budi, tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. 

Budi mengungkapkan, adapun berkas yang harus dilengkapi dalam pengusulan WPR oleh kepala desa dan camat diantaranya, surat usulan mengenai WPR dari kepala desa dan diketahui oleh famat, sketsa/gambar lokasi WPR yang dimaksud. 

“Pernyataan tentang penduduk setempat sebagai peserta dalam usaha pertambangan rakyat atau kelompok pertambangan rakyat, penjelasan tentang peralatan yang digunakan untuk menambang.

Budi menjelaskan, sedangkan berkas yang diusulkan oleh kepala desa dan camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahwa Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam menangani bidang pertambangan harus melengkapi berkas, historis pengusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat.

“Data endapan bahan galian yang terdapat pada WPR yang diusulkan untuk dinilai secara teknis dan ekonomi potensinya, apakah layak diusahakan secara pertambangan rakyat, penjelasan tentang potensi dan jenis bahan galian,” katanya.

Sambung Budi, adapun tanggapan masyarakat pro pekerja pertambangan rakyat  Kecamatan Suhaid terkait adanya pengajuan WPR, bahwa masyarakat sangat mendukung dengan adanya proses dalam pengajuan WPR, sehingga apabila proses perijinan tersebut diterbitkan oleh pemerintah, maka untuk para pekerja lebih tenang dan lebih aman dalam melaksanakan pekerjaan

“Dikarenakan pekerjaan pertambangan sudah memiliki badan payung hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tuturnya. 

Sedangkan anggapan masyarakat Kecamatan Suhaid yang kontra terhadap pekerja pertambangan rakyat, lanjut Budi, bahwa masyarakat sangat mendukung dengan adanya proses dalam pengajuan WPR, sehingga apabila proses perijinan tersebut diterbitkan oleh pemerintah, maka kegiatan pertambangan tersebut sudah memiliki beberapa prosedur survei lokasi, tahapan pengajuan, dan pengkajian yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melakulan proses perijinan WPR.

“Dan masyarakat sangat mendukung dengan upaya tersebut di karenakan sudah memiliki badan payung hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (fik)