Korupsi Tera di Sanggau, Dugaan Keterlibatan Oknum Pejabat Hingga Pencucian Uang

Penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau terus mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait skandal korupsi pembayaran tera atau tera ulang senilai Rp4,47 miliar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau tahun 2020 hingga 2023. Sejauh ini, jaksa baru menetapkan satu tersangka berinisial GL, selaku pejabat fungsional.

Kasi Intelijen pada Kejari Sanggau, Adi Rahmanto mengatakan terkait perkembangan skandal korupsi tersebut, penyidik tengah mendalami banyak hal diantaranya soal keterlibatan sejumlah pihak dan siapa saja yang menikmati aliran dana korupsi tersebut. 

Meski ada dugaan kuat atas keterlibatan sejumlah pihak, namun dirinya belum mau memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Penyidik, lanjut dia, masih bekerja untuk mengungkap kasus tersebut agar terang benderang sesuai dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat. "Kalau soal kemungkinan adanya tersangka lain, selain GL, penyidik masih akan terus melakukan pengembangan sembari mencari alat bukti," kata dia.

Sementara itu, mengingat tersangka GL sebagai pejabat fungsional, penyidik juga masih terus mengumpulkan bukti-bukti dalam kasus tersebut, termasuk mengenai perintah dari oknum pejabat diatasnya untuk melakukan kejahatan itu.

"Kalau melihat posisi atau jabatan dari tersangka GL ini adalah seorang jabatan fungsional, untuk (dugaan adanya) perintah (dari pejabat struktural diatasnya) masih didalami penyidik. Kami, masih mengembangkan perkara ini, apakah ada keterlibatan pihak-pihak lainnya atau tidak. Tapi, sampai saat ini, berdasarkan alat bukti yang ada, tersangka masih melakukan perannya sendirian," jelasnya.

Terpisah, Kuasa Hukum GL, Munawar Rahim meminta penyidik pada Kejari Sanggau mengusut tuntas perkara ini. Dirinya meyakini ada pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat kliennya.

"Menurut saya, tidak mungkin pelaku tunggal dalam perkara ini. Apalagi posisi klien saya ini struktural, posisinya sebagai pejabat fungsional. Artinya, klien saya tidak berdiri sendiri, tidak bisa mengambil kebijakan atau inisiatif kebijakan secara sendiri," tegas Munawar saat diwawancarai Selasa sore.

"Selaku kuasa hukum, saya minta penyidik mengusut tuntas perkara ini. Masalah aliran dananya ke siapa saja dan harus diproses hukum. Termasuk siapa saja yang ikut menikmati aliran dana itu. Saya juga akan minta perkara ini didalami dengan Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang tindak pidana pencucian uang. Menurut saya ada kemungkinan ke arah sana, apalagi nilainya fantastis," terangnya.

Sebagaimana diketahui dari hasil penyidikan perkara ini, dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2023, total penerimaan yang ditarik dari pemilik UTTP senilai Rp4,47 miliar. Rinciannya, di tahun 2020 senilai Rp843,5 juta, tahun 2021 senilai Rp1,117 miliar, tahun 2022 senilai Rp1,744 miliar dan tahun 2023 senilai Rp771,9 juta. Sedangkan uang retribusi yang disetor ke kas daerah dalam kurun waktu yang sama hanya berkisar Rp362,3 juta dengan rincian tahun 2020 senilai Rp44,324 juta, tahun 2021 senilai Rp136,060 juta, tahun 2022 senilai Rp99,073 juta dan tahun 2023 senilai Rp82,920 juta. (sgg)