Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Salahkan Hujan, Walhi Sebut Banjir Kalbar Akibat Perusakan Alam

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Banjir merendam Desa Darit Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak pada Jumat (24/1) lalu. (DOK WALHI)
Banjir merendam Desa Darit Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak pada Jumat (24/1) lalu. (DOK WALHI)

Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat saat ini bukan semata-mata akibat hujan deras, melainkan konsekuensi dari perusakan lingkungan yang telah berlangsung bertahun-tahun dan masih terus terjadi hingga sekarang.


Advertisement

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam, dalam keterangan resminya Rabu (29/1) menyebut hujan memang menjadi pemicu banjir, tetapi bukan faktor utama.

Justru, aktivitas eksploitasi sumber daya alam seperti alih fungsi hutan dan lahan serta perusakan lingkungan lainnya yang seharusnya dapat dikendalikan oleh kebijakan pemerintah, menjadi penyebab utamanya.

“Curah hujan selama ini terkesan kerap dijadikan alibi sebagai penyebab banjir untuk mengalihkan bahwa sejatinya ada kewajiban pemerintah yang mesti ditunaikan agar alam tidak dirusak,” ujar Adam.

Advertisement

Ia menambahkan bahwa faktor utama bencana ini adalah kebijakan yang membiarkan praktik ekstraktif seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), illegal logging, alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit, izin tambang, proyek food estate, penambangan ilegal, serta pembukaan lahan yang terus terjadi. Semua ini, menurutnya, mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

“Tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan mengembalikan fungsi alam yang telah dirusak. Menanami 50 hektare lahan untuk mengganti 50 hektare hutan yang ditebangi pada hari yang sama misalnya, tidak akan mengembalikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tambahnya.

Baca Juga: Kunjungi Kelurahan Kuala, Windy Kenang 24 Tahun Lalu Jadi Sekretaris Kelurahan

Advertisement


Dalam situasi seperti ini, Hendrikus menekankan pentingnya penanganan jangka pendek dengan mengevakuasi warga terdampak banjir. Namun, untuk jangka panjang, ia mendesak pemerintah segera menghentikan aktivitas perusakan hutan dan lahan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan melakukan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.

“Jangan sampai deforestasi dengan membabat hutan dan menggantinya dengan tanaman monokultur sebagaimana diisyaratkan Presiden Prabowo dalam pernyataannya justru diikuti pemerintah di Kalbar. Jika ini yang terjadi, maka lonceng selamat datang bencana akan terus menggema di berbagai penjuru,” tutupnya. (mif)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Pontianak Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kg Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kg Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kilogram Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit, Empat Pemuda Diringkus Oleh: Fahry Ilhami Samo

Kabar Baik dari Kalbar: Titik Panas Karhutla Melandai Jadi 29, Ketapang Masih Mendominasi

Kabar Baik dari Kalbar: Titik Panas Karhutla Melandai Jadi 29, Ketapang Masih Mendominasi

Petugas Polsek Sekayam bersama personel BKO Korbrimob Polri, Manggala Agni dan masyarakat melakukan pengecekan titik panas (hotspot) di Dusu

Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional

Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional

Lumpuh Akibat Asap Pekat: Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional PONTIANAK — Asap pekat keb

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer