Kasus Perdagangan Bayi ke Singapura yang Dibongkar Polda Jabar, Dokumen Diduga Dipalsukan di Pontianak

PONTIANAK - Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap pelaku perdagangan bayi ke Singapura memalsukan sejumlah dokumen kependudukan demi meloloskan bayi ke luar negeri. Tempat pembuatan dokumen yakni di Kota Pontianak. Mayoritas pelaku juga tinggal di Kota Pontianak.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, dokumen yang dipalsukan pelaku mencakup akta kelahiran, kartu keluarga (KK), identitas pelaku, hingga paspor. "Dalam akta itu disampaikan bahwa orang tua kandungnya adalah yang ada dalam KK, sehingga ini sudah ada unsur pemalsuannya," kata Surawan di Bandung, Kamis (17/7).

Surawan menyebut setelah akta dan dokumen lainnya selesai dipalsukan, bayi-bayi tersebut lalu diuruskan paspornya dan diberangkatkan ke Singapura melalui Jakarta. Ia menjelaskan, praktik ilegal ini dijalankan oleh 16 pelaku. Sebanyak 13 di antaranya telah ditangkap, sementara tiga lainnya masih dalam pencarian (DPO).

“Pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari perekrut, penampung, perawat bayi, hingga pembuat dokumen palsu,” ujarnya. Lebih lanjut, Surawan mengungkapkan bayi-bayi korban sebelumnya direkrut melalui media sosial oleh tersangka berinisial AF, lalu ditampung sementara di Kabupaten Bandung.

Dari sana mereka dibawa ke Pontianak untuk pembuatan dokumen, sebelum kembali ke Jakarta dan diterbangkan ke Singapura.“Di Pontianak itu tempat pembuatan dokumen. Bayi-bayi ini dimasukkan ke Kartu Keluarga orang lain, lalu dibuatkan paspor untuk proses pengiriman ke luar negeri. Mayoritas tersangka juga berdomisili di Pontianak,” ujar Surawan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Pontianak dalam pemalsuan dokumen tersebut.

“Kami akan telusuri dan dalami sejauh mana keterlibatan Disdukcapil. Apalagi ini dilakukan berulang,” kata Hendra.

Disdukcapil Klarifikasi Akta Kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak memberikan klarifikasi terkait penerbitan akta kelahiran yang terhubung dengan kasus perdagangan bayi lintas negara yang diungkap oleh Polda Jawa Barat.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Erma Suryani, membenarkan bahwa pihaknya telah dimintai klarifikasi oleh Polda Jawa Barat pada 11 Juli 2025 terkait tiga akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansinya.

“Kami periksa berkas-berkasnya. Dari tiga itu ada dua akta diterbitkan karena berkas lengkap sesuai Permendagri 108 tahun 2019," jelas Erma, Kamis (17/7).

Ia menambahkan, pihak Disdukcapil juga telah melakukan klarifikasi langsung ke dua rumah sakit, yaitu RS Mitra Medika dan RS Anugerah, tempat kedua bayi tersebut dilahirkan.

"Sehingga dengan klarifikasi itu, akta kelahiran dua anak ini bisa kita terbitkan," tambahnya. Namun, satu akta lainnya tidak diterbitkan karena adanya kejanggalan pada dokumen yang diajukan. Satu akta tersebut dilakukan klarifikasi ke Puskesmas Gang Sehat. Namun ternyata surat keterangan lahir tersebut tidak terdaftar.

“Selain itu, bidan yang menandatangani juga bukan petugas Puskesmas Gang Sehat, sehingga memang tidak kami terbitkan,” ujarnya.

Erma menegaskan bahwa pihaknya selalu berpegang pada prosedur dan regulasi dalam penerbitan dokumen kependudukan. Sesuai Permendagri 108 Tahun 2019, permohonan akta kelahiran harus melampirkan fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan orang tua, surat keterangan lahir dari fasilitas kesehatan resmi, serta pengisian formulir F201.

Erma memastikan bahwa pihaknya selalu memproses permohonan dokumen kependudukan berdasarkan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Ia mengimbau masyarakat untuk memberikan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami juga mengeluarkan semacam sosialisasi bahwa ketika data-data yang disampaikan untuk pengurusan dokumen itu tidak benar ada ancaman hukuman,” tegasnya.

Seperti diketahui, dari hasil pengungkapan kasus oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, terungkap jaringan perdagangan bayi lintas negara yang telah beroperasi sejak 2023. Sebanyak enam balita berhasil diselamatkan, lima di antaranya berasal dari Pontianak. Selain menyelamatkan korban, polisi juga telah menangkap 12 tersangka dalam kasus ini. Para pelaku disebut memiliki peran berbeda dalam struktur sindikat tersebut. (sti/ant)