Eskalasi Konflik Agraria di Kalbar: Aktivis Kecam Pola Kekerasan dan Kriminalisasi Masyarakat Adat

PROKAL.CO- Konflik agraria di Kalimantan Barat kini berada dalam situasi yang kian mengkhawatirkan. Rentetan pola kekerasan, intimidasi, hingga upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat dilaporkan terus berulang, memicu kritik tajam terhadap lemahnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga lokal.

Direktur Eksekutif Teraju Indonesia Kalbar, Agus Sutomo, menyoroti eskalasi konflik terbaru yang pecah di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, pada akhir Maret lalu. Konflik yang dipicu oleh sengketa lahan pertambangan bauksit tersebut diwarnai aksi anarkis berupa pembakaran pondok milik warga serta penyebaran surat intimidasi kepada para pemilik lahan. Menurut Agus, kejadian ini memiliki pola yang serupa dengan kasus pembakaran lumbung padi masyarakat adat di Desa Kualan Hilir sebelumnya.

Eskalasi ini dipandang bukan sebagai insiden tunggal, melainkan fenomena sistemik dalam pengambilalihan lahan secara paksa. Mulai dari penggusuran tanpa izin, perusakan aset, hingga penggunaan instrumen hukum untuk membungkam tokoh-tokoh adat yang mempertahankan haknya. Selain di Ketapang, konflik berkepanjangan di Kabupaten Mempawah terkait sektor perkebunan juga menjadi bukti nyata bagaimana lahan adat diduga telah dikuasai selama lebih dari satu dekade tanpa kejelasan status hukum yang berpihak pada rakyat.

Kondisi ini sangat disayangkan mengingat desakan dan peringatan dari berbagai pihak, termasuk anggota legislatif, telah sering disuarakan. Namun, langkah konkret dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dinilai masih minim. Alih-alih mendapatkan perlindungan, masyarakat yang berjuang mempertahankan tanah ulayatnya justru kerap berhadapan dengan tuduhan pidana.

Agus menegaskan bahwa tindakan intimidasi dan penggusuran paksa ini jelas menabrak berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria hingga Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat. Ia juga mengingatkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, korporasi tidak lagi bisa cuci tangan atas tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan. Jika terbukti terlibat, pengurus perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung.

Menyikapi krisis ini, Teraju Indonesia Kalbar menuntut penghentian segera segala bentuk kriminalisasi terhadap tokoh adat dan pendamping masyarakat. Mereka mendesak adanya moratorium aktivitas perusahaan di wilayah yang masih berkonflik, serta percepatan pengakuan wilayah adat oleh negara. Aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas dengan menyasar aktor intelektual di balik korporasi, bukan sekadar pelaku di level lapangan. Tanpa penanganan komprehensif, konflik agraria ini dikhawatirkan akan memicu ledakan sosial yang lebih besar di Kalimantan Barat. (*)