Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanggapi Netizen Soal Perbandingan Jabar-Kalbar, Wagub Krisantus: Kalau Bisa Bangun Kalbar dengan Rp6 Triliun, Saya Cium Lututnya

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.

Advertisement

SINTANG – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memberikan respons menohok terkait fenomena di media sosial yang membandingkan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat (Kalbar) dengan Jawa Barat (Jabar). Hal ini termasuk wacana netizen yang ingin "meminjam" Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, untuk menangani jalan rusak di Kabupaten Sintang.

Pernyataan tersebut disampaikan Krisantus saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2027, Kamis (9/4). Ia menegaskan bahwa membandingkan kedua provinsi tersebut adalah hal yang tidak relevan secara data dan logika fiskal.

Krisantus memaparkan data kontras antara kedua provinsi tersebut. Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 43.000 kilometer persegi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp31 triliun. Sebaliknya, Kalbar memiliki luas 171.000 kilometer persegi—tiga kali lipat lebih luas dari Jabar—namun hanya ditopang APBD sekitar Rp6 triliun.

Advertisement

“Kalau bahasa Jawa, ojo dibanding-bandingke. Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Jawa Barat,” ujar Krisantus di hadapan peserta Musrenbang. Ia menambahkan bahwa luas wilayah yang masif berbanding terbalik dengan anggaran yang terbatas menciptakan beban pembangunan yang luar biasa berat. “Semakin luas wilayah, semakin besar pula beban biaya pembangunan. Itu yang harus dipahami,” tegasnya.

Merespons wacana netizen yang menyarankan agar Dedi Mulyadi memimpin Kalbar demi percepatan infrastruktur, Krisantus melontarkan tantangan terbuka yang cukup berani.

“Ayo bertukar, saya mau lihat kalau dengan anggaran Rp6 triliun bisa membangun Kalbar. Kalau bisa, saya cium lututnya,” cetus Krisantus. Menurutnya, kompleksitas di Kalbar jauh lebih tinggi, mulai dari panjang jaringan jalan hingga distribusi kelistrikan yang memerlukan kabel jauh lebih panjang dibanding wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat.

Advertisement

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Krisantus memastikan Pemerintah Provinsi Kalbar tidak tinggal diam. Sebagai putra daerah asal Sintang, ia memahami betul keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan di wilayah tersebut.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah bergerak cepat mengirimkan alat berat ke sejumlah titik kerusakan. “Saya memahami betul kondisi di Sintang, karena saya juga berasal dari sana. Infrastruktur memang menjadi tantangan besar, tapi pemerintah provinsi tidak tinggal diam,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Krisantus mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam perbandingan yang tidak proporsional. Ia meminta para pemangku kepentingan memberikan edukasi yang tepat kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai dinamika pembangunan antar-daerah.

“Jangan sampai masyarakat gagal paham. Kita harus memberikan edukasi bahwa setiap daerah memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Pontianak Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kg Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kg Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit

Sindikat Narkotika Antarprovinsi Dibongkar! 10 Kilogram Sabu Asal Pontianak Disita di Sampit, Empat Pemuda Diringkus Oleh: Fahry Ilhami Samo

Kabar Baik dari Kalbar: Titik Panas Karhutla Melandai Jadi 29, Ketapang Masih Mendominasi

Kabar Baik dari Kalbar: Titik Panas Karhutla Melandai Jadi 29, Ketapang Masih Mendominasi

Petugas Polsek Sekayam bersama personel BKO Korbrimob Polri, Manggala Agni dan masyarakat melakukan pengecekan titik panas (hotspot) di Dusu

Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional

Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional

Lumpuh Akibat Asap Pekat: Presiden dan Gubernur Digugat Class Action, Warga Kalbar Tuntut Status Bencana Nasional PONTIANAK — Asap pekat keb

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer