Menggantung 23 Tahun, Asa Tol Pontianak-Singkawang Kini Terjepit Dilema Finansial

 
PONTIANAK — Rencana besar pembangunan Tol Pontianak–Singkawang yang digadang-gadang menjadi urat nadi konektivitas utama di Kalimantan Barat (Kalbar) tampaknya masih harus berjalan di tempat. Memasuki pertengahan tahun 2026, megaproyek sepanjang 144 kilometer tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda akan dieksekusi secara fisik, bahkan hilir mudik namanya belum tercantum dalam daftar investasi aktif maupun proses tender pemerintah.

Kondisi ini memaksa para pelaku usaha dan masyarakat di koridor Pontianak–Mempawah–Singkawang untuk terus mengurut dada. Mereka mau tidak mau harus tetap mengandalkan jalur nasional yang semakin padat dan rawan kemacetan untuk menopang aktivitas harian serta mobilisasi distribusi barang.

Padahal, gagasan pembangunan jalan bebas hambatan ini sudah dianggap sangat layak secara teknis maupun ekonomi sejak beberapa tahun silam oleh Kementerian PUPR. Potensi konektivitas yang menghubungkan pusat ekonomi Pontianak dengan pelabuhan laut dalam menjadi alasan utama mengapa proyek ini dinilai menjanjikan untuk memangkas waktu tempuh secara signifikan.

Mandeknya proyek ini ke tahap transaksi investasi bukan tanpa alasan. Sejumlah pengamat infrastruktur menilai, batu sandungan terbesar dari tol pertama di Bumi Khatulistiwa ini terletak pada kelayakan finansial yang belum meyakinkan mata para investor. Berbeda dengan jalan tol di Pulau Jawa yang memiliki volume lalu lintas kendaraan yang melimpah, tol di luar Pulau Jawa memerlukan kalkulasi pengembalian modal triliunan rupiah yang sangat presisi agar tidak merugi.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), MM Gibran Sesunan, mengungkapkan bahwa banyak proyek jalan tol di Indonesia kerap terperosok ke dalam lubang kerugian karena studi kelayakan yang terlalu optimistis. Ketidaksesuaian antara proyeksi lalu lintas di atas kertas dengan realita di lapangan, ditambah tingginya tarif tol serta belum terintegrasinya ruas jalan dengan pusat logistik, membuat volume kendaraan sering kali meleset jauh dari target awal. Hal inilah yang ditengarai membuat para investor, termasuk korporasi asal Malaysia yang sempat melirik pada 2022 lalu, memilih untuk bersikap pasif dan menahan modal mereka.

Meskipun aktivitas lelang investasi masih mandek, dokumen dasar berupa Feasibility Study (FS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebenarnya sudah rampung dikerjakan pemerintah sejak tahun 2024 untuk ruas Pontianak hingga Pelabuhan Kijing.

Di sisi lain, desakan agar jalur logistik ini segera dibangun justru semakin menguat seiring dengan meroketnya aktivitas di Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah. Data dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sepanjang tahun 2025 mencatat adanya lompatan kinerja yang impresif di pelabuhan tersebut. Terminal Kijing sukses melayani 741 kunjungan kapal atau naik 15 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan arus barang yang menembus jutaan ton curah cair berupa minyak sawit mentah (CPO) beserta turunannya.

"Aktivitas ekspor komoditi curah cair dan curah kering seperti CPO serta produk turunannya dan alumina terus meningkat, dan ini menjadi bukti bahwa Terminal Kijing memiliki peran strategis bagi ekspor Kalbar," ujar General Manager Pelindo Regional 2 Pontianak, Yanto.

Melihat urgensi yang masif pada gerbang ekspor tersebut, fokus pemerintah daerah maupun pusat pada Musrenbang Kalbar 2026 tampaknya mulai digeser secara realistis. Perhatian kini ditumpahkan pada percepatan akses langsung menuju Pelabuhan Kijing, proyek Outer Ring Road Pontianak, serta pembangunan Jembatan Kapuas III yang dinilai jauh lebih mendesak guna mengurai kemacetan logistik saat ini.

Di balik perdebatan angka investasi dan perubahan skala prioritas, masyarakat di lapangan sudah mulai kelelahan menghadapi realita jalur nasional yang kian sempit. Mukhlis, salah seorang warga Pontianak, mengeluhkan waktu tempuh menuju Singkawang yang kini menjadi tidak terprediksi akibat bercampurnya kendaraan pribadi dengan truk-truk logistik muatan berat.