Sungai Kapuas Dangkal Bikin Kapal Cuma Bisa Melintas 6 Jam Sehari, Pasokan BBM hingga Sembako Kalbar

 
PONTIANAK – Bencana bagi Kalimantan Barat kini tak hanya datang dari cuaca ekstrem atau banjir semata. Di sepanjang alur Sungai Kapuas, akumulasi sedimentasi yang semakin parah perlahan menggerogoti urat nadi distribusi logistik. Jika pendangkalan ini terus dibiarkan tanpa penanganan memadai, akibatnya tidak sekadar menyulitkan pelayaran kapal besar, tetapi juga berisiko melumpuhkan pasokan bahan bakar minyak (BBM), oksigen medis, hingga bahan pokok bagi jutaan warga.

Persoalan ini bukan lagi sekadar hambatan teknis di laut, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan rantai pasok. Jalur Sungai Kapuas merupakan pintu masuk utama komoditas strategis menuju Kalimantan Barat. Ketika kedalaman alur menyusut drastis akibat tumpukan lumpur, kapal-kapal pengangkut barang terpaksa mengubah pola operasinya demi menyesuaikan dinamika pasang surut air laut.

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat tren kejadian kapal kandas yang terus melonjak tajam. Pada tahun 2024 terdata 87 insiden, meningkat menjadi 102 kasus pada 2025, dan hingga Juli 2026 saja sudah tercatat 56 kasus kapal kandas. Di beberapa titik krusial, kedalaman alur bahkan menyusut hingga tersisa minus 3,2 meter Low Water Spring (LWS). Alhasil, kapal-kapal kargo hanya memiliki jendela waktu sekitar enam jam saja per hari untuk bisa melintas, yakni saat pasang air laut berada pada puncaknya.

Pasokan BBM dan Oksigen Medis Turut Terancam

Keterbatasan waktu melintas ini membawa efek domino yang langsung menghantam kehidupan warga. Distribusi energi serta logistik medis seperti gas industri dan oksigen rumah sakit menjadi sangat rentan tersendat. Peristiwa pada Juli lalu menjadi alarm peringatan nyata, saat debit air menyusut hingga membuat kapal tanker kesulitan bersandar di Depo Pertamina Siantan. Keterlambatan pasokan BBM saat itu langsung memicu antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU Kalimantan Barat.

Selain ancaman kelangkaan barang, terhambatnya arus pelayaran secara otomatis mendongkrak biaya operasional perusahaan pelayaran. Semakin lama kapal "menganggur" menunggu air pasang, semakin membengkak pula biaya logistik yang harus ditanggung. Jika hal ini terus berlarut-larut, kenaikan biaya distribusi berpotensi mengerek harga kebutuhan pokok di pasaran dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Merespons kondisi yang makin genting, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pontianak merupakan langkah darurat yang tak bisa ditawar lagi. Pemprov Kalbar menargetkan pengerukan dapat mengembalikan kedalaman alur hingga minimal minus 5 meter LWS agar kapal dapat berlayar bebas selama 24 jam penuh tanpa bergantung pada pasang surut air.

"Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret agar aktivitas pelayaran dan roda perekonomian Kalbar tidak terus-menerus terganggu," tegas Krisantus saat memimpin rapat koordinasi.

Terkendala Izin Pusat, DPR Ingatkan Risiko Banjir

Sayangnya, niat mempercepat pemulihan alur pelayaran masih membentur tembok birokrasi di tingkat pusat. Pihak PT Pelindo menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi pengerukan, namun mereka membutuhkan surat penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan sebagai payung hukum. "Pelindo siap melaksanakan pengerukan apabila ada penugasan resmi dari Kemenhub. Tanpa dasar tersebut, kami tidak berwenang," ujar perwakilan PT Pelindo, Mustafa.