Selain itu, dia mengungkapkan, pembangunan segala infrastruktur IKN tentu bakal direncanakan secara matang dan detail dari berbagai aspek. "Saya yakin dan dapat dipastikan, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dan luasan kawasan hutan pasti akan dipertahankan sesuai UU Tata Ruang," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) pada Dinas Kehutanan Kalsel, Pantja Satata. Menurutnya, pemerintah bakal mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah Tanbu dengan secara detail dan terukur. Jika memang ibu kota dipindahkan ke sana.
"Tidak mungkin pemerintah membangun sebuah ibu kota tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, tentunya akan ada kajian sebelum membangun infrastruktur di sana," ujarnya.
Di Tanbu sendiri dia menyampaikan sebagian besar wilayahnya diisi oleh hutan produksi yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Baik itu kayu, maupun non kayu. Menurutnya, pemerintah pasti bakal mencari lokasi yang aman agar tidak merusak lingkungan.
"Kita belum tahu, di mana calon lokasi yang disiapkan untuk ibu kota. Jadi, belum bisa bicara banyak mengenai dampaknya. Yang jelas, pemerintah pasti mempertimbangkan aspek lingkungan untuk membangun infrastruktur ibu kota," pungkasnya. (ris/ran/ema)
