Pertimbangan itu, menurut Akmal, bertujuan mencegah dinamika politik yang begitu dinamis di pusat ibu kota. Misalnya dengan meniadakan pilkada di daerah tersebut.
”Kita ingin, ke depan, ibu kota yang betul-betul teduh, aman. Tanpa gejolak politik,” katanya.
Telaah yang dilakukan oleh Kemendagri tersebut terkait dengan susunan pemerintahan dan bentuk otonominya. Bagaimana model kelembagaan hingga batas wilayah ibu kota.
”Ini hanya telaah kami (Kemendagri, Red). Semua kembali bergantung keputusan presiden (Joko Widodo, Red),” katanya.
Termasuk, tentu keputusan soal lokasi persisnya IKN. Menurut Akmal, presiden sudah dua kali meninjau calon lokasi IKN sejak 2018. ”Lokasinya di mana, nanti presiden yang putuskan,” terang dia.
Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam mengatakan, pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru. Pernah dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 1957. Kala itu presiden pertama Indonesia tersebut merasa cocok untuk menjadikan Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai ibu kota negara.
Sebab, Palangka Raya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga, luas wilayahnya sepertiga luas Indonesia. ”Saat itu ada kegentingan yang memaksa dan menjadi faktor penarik keinginan Bung Karno agar ibu kota berada di tengah-tengah,” tuturnya.
Namun, rencana tersebut terbengkalai setelah Indonesia mendapat tawaran untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Karena itulah, dibangun Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan tugu selamat datang di depan Hotel Indonesia.
Nah, jika nanti IKN anyar terbentuk, Indonesia mencatatkan sejarah baru. ”Ibu kota yang bukan warisan kolonial. Tapi, ibu kota yang kita ciptakan sendiri. Akan menjadi tinta emas dalam sejarah Indonesia,” katanya dalam diskusi yang sama. (gmp/mar/ran/ema)
