Sumarlan juga menantang semua anggota DPR RI Dapil Kalsel untuk berdebat, menjelaskan pasal per pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurutnya, anggota DPR asal Banua seharusnya memperjuangkan hak rakyat yang diwakilinya. Kenyataannya, batang hidungnya saja tak pernah tampak.
"Kami juga membantah klaim-klaim pemerintah. Kami merasa, hanya untuk mengelabui dan melemahkan perjuangan buruh," tambahnya.
Sementara Yoeyoen, bertekad menggugat keputusan Kementerian Ketenagakerjaan. Khususnya tentang angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang hanya naik Rp10 ribu dalam upah minimum provinsi (UMP).
"Kami juga memperjuangkan nasib TNI dan Polri. Karena kalau sudah besar, belum tentu anak mereka jadi anggota juga," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel tersebut.
Di depan semua orang, ketua dewan menjamin mendukung perjuangan buruh. Supian juga berjanji akan mewadahi dialog antara buruh dan anggota DPR Dapil Kalsel dalam waktu dekat.
Jika mereka tak bersedia, dia bahkan bersedia mendampingi perwakilan buruh pergi ke Jakarta.
Supian juga secara tegas menolak sejumlah poin dalam Omnibus Law. Dan meminta pusat menindaklanjuti gelombang penolakan dari berbagai kalangan.
"Saya mendukung agar klaster tenaga kerja dicabut dari Omnibus Law. Dan mendukung presiden segera mengeluarkan perppu," bebernya. (war/fud/ema)
