BANJARBARU - Akhir-akhir ini, isu akurasi hasil pemeriksaan swab PCR di laboratorium yang ditunjuk pemerintah jadi pertanyaan sejumlah pihak. Teranyar, sejumlah anggota DPRD Banjarbaru sangsi atas hasil swab PCR mereka di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru.
Memang sebelum menyeruak soal kabar dari kalangan legislatif ini, saat perhelatan MTQ Nasional XXXIII tingkat Provinsi Kalsel di Tanah Bumbu juga muncul isu ini. Saat itu beredar kabar bahwa hasil swab Kafilah asal Tabalong terjadi perbedaan antara di BBTKLPP dengan rumah sakit swasta. Yang mana di BBTKLPP menyatakan positif sedangkan di RS swasta sebaliknya.
Tes swab PCR sendiri memang jadi penentu seseorang dinyatakan tertular Covid-19 atau tidak. Selama ini, ada sejumlah fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah melakukan pemeriksaan ini, salah satunya adalah BBTKLPP yang melayani spesimen dari Banjarbaru, Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Balangan.
Dari informasi terhimpun, lima anggota DPRD Banjarbaru dinyatakan positif usai hasil swab di BTTKLPP rilis. Namun, berselang beberapa hari kelima anggota dewan ini kembali melakukan tes swab di beberapa klinik swasta dan hasilnya negatif.
Emi Lasari termasuk dari lima anggota DPRD Banjarbaru yang mengklaim dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan di BBTKLPP. Namun ia bersama rekan dewan lainnya memutuskan melakukan perbandingan dengan tes ke laboratorium lain, dalam hal ini klinik swasta.
"Hasil pertama saya di BBTKLPP menyatakan positif, setelah itu saya coba membandingkan di tempat lain, nah ternyata hasilnya negatif. Saya bingung, kenapa bisa terjadi hal demikian, ini harus jadi perhatian karena berimplikasi pada banyak hal jika dibiarkan," katanya kepada Radar Banjarmasin saat dihubungi.
Baginya, penting untuk kembali menekankan prosedur acuan dalam penentuan hasil ini. Mengingat, selama ini hanya rujukan tes swab PCR katanya dipercayakan salah satunya kepada BBTKLPP Banjarbaru.
"Saya kira ini bisa saja juga terjadi dengan yang lainnya, hasil di BBTKLPP positif tapi ketika di tempat lain ada kemungkinan berbeda. Nah, kita perlu kejelasan terkait ini, termasuk acuan mana yang dipakai, apakah yang hanya ditunjuk resmi pemerintah saja atau bisa juga di lab lainnya," ujarnya.
Memang kejadian ini akunya membuat ia bingung. Karena bagi Emi, apabila hanya BBTKLPP Banjarbaru yang direkomedasikan oleh pemerintah, kenapa ada klinik, RS atau laboratorium swasta lain yang juga diizinkan melakukan tes PCR.
"Ini harus dipertegas, jangan sampai membuat kebingungan. Lalu, kita juga perlu sekali dilakukan kalibrasi dan uji kevalidan hasil dari Swab PCR di BBTKLP Banjarbaru, baik alat ataupun SDM yang melakukan pemeriksaan dan pengujian," pandangnya.
Terakhir, ia merasakan bahwa ada dua hasil yang berbeda ini cukup merugikan masyarakat. Yang jelas baginya ada kerugian, waktu, materi dan segala hal lainnya.
"Belum lagi secara sisi psikologis karena dibuat bingung, kita ini positif atau negatif. Karena kan virus ini menular, nah tentu kita harus menjaga lingkungan keluarga kita," pungkas Legislator PAN ini.
Salah satu legislator yang mengalami hal serupa adalah Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro. Diklaimnya, jika ia turut mengalami perbedaan hasil swab PCR sama seperti Emi Lasari.
Menyikapi hal ini, Baskoro meminta agar ada evaluasi dan supervisi untuk jasa layanan pemeriksaan swab PCR di semua fasilitas yang ada. Karena katanya kesalahan atau kelalaian bisa saja terjadi dan akhirnya menyebabkan keresahan di masyarakat.
"RT-PCR ini kan bekerja non stop setahun lebih dan akhir-akhir ini banyak dipertanyakan masyarakat karena hasilnya sering bias antara lembaga satu dengan yang lain," ungkapnya.
Masih sambungnya, Legislator Partai NasDem ini juga meminta Satgas Covid-19 untuk serius menyikapi terjadinya bias data pada alat uji tes Swab PCR. Tujuannya tegasnya supaya tidak memicu hingga memunculkan ketidakjelasan status seseorang.
"Terlebih kita ketahui bahwa lembaga ini sudah teruji secara legalitas. Walaupun perbedaan tersebut dibenarkan secara medis, namun perbedaan (hasil PCR) akhir-akhir ini sudah pada taraf meresahkan," nilainya.
Muslim: Harus Dilihat Kasus per Kasus, Tidak Bisa Langsung Divonis Tidak Akurat
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru, Rizana Mirza ketika coba diminta tanggapan soal ini tak menampik ada terjadi perbedaan hasil. Hanya saja katanya, Dinkes dalam hal ini tak punya wewenang dalam menentukan keakuratan pemeriksaan karena sudah ada instansi lain yang ditunjuk pemerintah pusat.
Dijelaskannya di awal, bahwa Banjarbaru dalam hal ini memang mengacu pada hasil di BBTKLPP Banjarbaru. Sebagaimana katanya sesuai dengan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi sesuai pembagian wilayahnya.
"Memang akhir-akhir ini ada ditemui perbedaan hasil, di tempat pemeriksaan (swab PCR) yang ditunjuk pemerintah hasilnya positif dan kemudian ketika diperiksa di tempat lain semisal klinik swasta hasilnya negatif," kata Rizana.
Soal ini, ia menduga bahwa ada kemungkinan perbedaan didasarkan pada perbedaan waktu atau interval pemeriksaan. Karena ada kemungkinan kata Rizana pemeriksaan swab PCR pertama merupakan hari-hari terakhir masa inkubasi virus.
"Ini memungkinkan terjadi karena ada jeda waktu. Pemeriksaan pertama hari-hari terakhir terjangkit, lalu ketika pemeriksaan di tempat lain dan hari setelah sudah negatif," nilainya.
Meski demikian soal validasi atau keakuratan alat tes swab PCR di BBTKLPP dan klinik atau RS swasta yang berbeda, Rizana menjelaskan bukan topuksinya. Sebab dari informasi yang ia terima, bahwa memang Dinas Kesehatan Provinsi juga tengah menindaklanjuti soal hal ini.
"Kita dapat informasi jika di BBTKLP itu sudah dilakukan pemeriksaan alat-alat (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Litbangkes, dan hasilnya tidak ada perbedaan, artinya akurat saja," katanya seraya menginstruksikan agar menanyakan lebih lanjut hal ini ke pihak BBTKLPP Banjarbaru dan Dinkes Kalsel.
Radar Banjarmasin sendiri coba menghubungi kepala BTTKLPP Banjarbaru, Slamet Mulsiswanto. Namun hingga kemarin (9/4) petang belum ada tanggapan atau respons dari pertanyaan wartawan.
Kemudian, wartawan turut mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas Provinsi Kalsel, Muslim. Ditanggapinya memang soal perbedaan hasil swab PCR ini tengah ditindaklanjutinya.
Diurainya, menanggapi ini Pemprov Kalsel memang meminta pembina pusat untuk kembali melakukan Pemantapan Mutu Eksternal kepada laboratorium-laboratorium yang melakukan pemeriksaan PCR ini.
"Kita akan meminta ke pusat untuk mempercepat Pemantapan Mutu Eksternal ini. Ini agar memastikan apakah semua lab pemeriksaan ini sudah standar atau belum, memang sejauh ini pemantapan mutu sudah rutin dilakukan," katanya.
Terkait ada perbedaan hasil di satu lab dengan lab lain, Muslim mengatakan kemungkinan bisa saja terjadi. Namun ia menjelaskan harus dilihat dari kasusnya dulu, apakah sampelnya sama dan berapa jeda waktu antar pemeriksaannya.
"Kita harus lihat dulu, apakah sampelnya itu sama atau berbeda, termasuk juga jeda waktunya. Juga faktor lain soal keberadaan atau jumlah virusnya, ini juga bisa memengaruhi perbedaan, jadi harus kita lihat dulu hal-hal ini, kita tidak bisa vonis langsung hasil di lab rekomendasi pemerintah akurat atau tidak begitupun juga di lab milik swasta," jawabnya.
Kemudian untuk kemungkinannya terjadi perbedaan, Muslim menyebut juga bisa dipengaruhi oleh faktor di fase pemeriksaan. Misalnya yang cukup rentan katanya di fase Pra Analytic ketika di laboratorium pemeriksaan. Apakah itu di laboratorium rekomendasi pemerintah atau milik swasta sekalipun
Pra Analytic ini katanya merupakan tahap awal dari tiga tahap yang jadi SOP dalam memeriksa dan menentukan hasil pemeriksaan PCR. Fase Pra Analytic ujarnya adalah di tahapan menyiapkan peralatan, pengambilan sampel lendir dan juga distribusi sampel spesimen yang diperiksa.
"Memang potensi kesalahan bisa terjadi di fase Pra ini, apakah kesiapan alatnya, orang yang mengambil sampelnya atau ketika distribusinya. Karena tahap kedua itu sudah masuk pemeriksaan di lab, ada alat khususnya, ada reagennya dan ada orang yang mengujinya," ceritanya.
Dilanjutnya, untuk tahap tiga adalah pasca analytic yang merupakan pencatatan dan pelaporan soal laporan hasil pemeriksaannya. Ini katanya sudah ditangani oleh pemeriksa ahli dalam menentukannya.
"Kemungkinannya bisa di pra analytic tadi, faktor-faktor ini harus terkendali, karena faktor-faktor inu bisa menimbulkan kesalahan makanya harus ada kendali mutu, lab wajib punya kendali mutu, ini yang kita monitoring dan evaluasi juga," bebernya.
Terakhir, walau ada ditemui beberapa perbedaan hasil, Muslim tak ingin ujug-ujug memvonis soal ada kesalahan atau tidak. Saat ini timnya katanya sedang melakukan kajian dan monitoring untuk menyikapi hal ini.
"Ada beberapa informasi yang belum bisa kami klarifikasi, kami masih lakukan kajian dan evaluasi di lapangan. Sembari tadi juga meminta agar pemantapan mutu bisa dipercepat oleh tim pusat," tuntasnya. (rvn/bin/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin