BANJARBARU - Serius menangani pemulihan lingkungan pascabanjir, Pemerintah Provinsi Kalsel membahas hasil kajian cepat penanganan banjir yang dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Kami tadi membahas tindak lanjut dari hasil kajian cepat, segera mungkin dilaksanakan. Ini sebagai langkah nyata Pemprov serius menangani banjir," ujar Sekdaprov Kalsel Roy Rizali usai rapat koordinasi percepatan pemulihan lingkungan pasca banjir Kalsel, Senin (31/5) sore.
Sementara itu, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada KLHK, Erik Teguh Primiantoro menuturkan, pihaknya berkomitmen membantu tuntas permasalahan banjir di Kalsel.
"Sejak awal kami sudah komitmen, Wamen KLHK bahkan turun langsung usai diminta Menteri untuk menangani banjir Kalsel. Kami juga sudah bertemu Gubernur untuk menyerahkan konsep rencana kegiatan yang menjadi kontribusi LHK dari beberapa Dirjen," jelasnya.
Dirjen mereka, lanjut Erik ialah PKTL yang termasuk juga tim dalam kajian penanganan banjir di Banua. "Sebelumnya, kami dan para Kepala Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/ kota sudah melakukan dialog untuk merumuskan kebijakan atau usulan segala macam terkait banjir," katanya.
Dirjen PKTL sendiri katanya menyediakan bantuan senilai Rp3,4 miliar ditambah beberapa ratus juta untuk kajian cepat tadi. "Jadi ini tentang bagaimana kita bisa melakukan kajian lebih komprehensif terkait apa faktor penyebab banjir dan bagaimana solusinya," kata Erik
Solusinya, menurutnya dapat dilihat dari aspek yang sifatnya makro yaitu tata ruang, ditambah kebijakan sampai aspek skala mikro. "Artinya ke depan Kalsel akan punya infrastruktur ekologis yang relatif memadai dan punya kemampuan adaptasi. Karena ada beberapa faktor yang kita tidak bisa ubah, jadi harus adaptasi dengan kondisi - kondisi iklim yang mulai ekstrem," tuntasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Dirjen PKTL KLHK Hanif Faisol Nurofiq juga menegaskan bahwa pemerintah serius menangani banjir di Kalsel. "Termasuk langkah berikutnya terkait pemulihan lingkungan di Kalsel," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah pusat melalui KLHK menaruh perhatian serius terhadap Banua usai diterjang banjir. Hal itu dibuktikan dengan disiapkannya anggaran puluhan miliar untuk penanganan pasca bencana Kalsel.
Kucuran anggaran tersebut disampaikan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, pada rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru (10/3) lalu.
Alue Dohong mengatakan, berdasarkan data mereka, ada enam Eselon 1 terkait di Kementerian LHK yang bakal berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel.
"Estimasi nilai bantuan yang dikucurkan sebesar Rp80 miliar lebih. Ini diimplementasikan melalui enam Dirjen terkait," katanya.
Dia merincikan, enam dirjen yang berkontribusi melaksanakan penanganan di Banua yakni Dirjen PDASHL dengan anggaran Rp36 miliar. Kemudian, Dirjen PTKL Rp3,4 miliar; Dirjen PPKL Rp1,5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum Rp1,8 miliar; Dirjen PSKL Rp3,08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp36,7 miliar. (ris/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin