Sementara itu, Anggota DPRD Banjarbaru HR Budiman mensinyalir, ada yang masih kurang tepat dalam program pembinaan yang dilakukan pemerintah kota terhadap warganya yang berkebutuhan khusus tersebut. “Tidak semua program untuk mereka didasari rasa kasihan. Hanya karena mereka memiliki keterbatasan, lalu kita menilai mereka tidak mampu. Harusnya lebih kepada upaya menumbuhkan kemandirian,” kritiknya.
Dari sejumlah reses dan pertemuan pribadi yang dilakukannya, Budiman menyimpulkan kalau warga berkebutuhan khusus ini lebih ingin dimanusiakan dan diberikan kemandirian ketimbang ‘dimanjakan’. “Mereka tidak ingin ikan tapi kail. Bukan semata sembako dan tali asih Rp200 ribu per bulan, tapi lebih butuh lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha,” ujarnya lebih jauh.
Sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Rokhyat Riyadi mengaku telah melakukan penertiban dan pembinaan bersama instansi terkait. “Setelah kami data, ternyata hampir 80 persen ber-KTP daerah lain,” ujarnya.
Pihaknya juga telah melakukan pemasangan spanduk imbauan kepada masyarakat untuk tidak memberi uang maupun barang kepada para gepeng dan disabilitas.
Evaluasi Keberadaan Kompleks Disabilitas
Dalam wawancara dengan Ketua Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) Kalsel, Sigit Kurniawan terungkap fakta bahwa disabilitas netra yang mengemis di Jl Nadjmi Adhani justru ada yang berasal dari Kompleks Disabilitas Netra yang selama ini dibina Pemko Banjarbaru.
“Saya juga heran mengapa kawan-kawan yang telah dibina di rumah disabilitas malah kehilangan kemandirian. Tidak ada duit, mengemis,” sesal Sigit.
Mesti diakuinya, apa yang dilakukan pemerintah kota sudah sangat berpihak kepada mereka, namun tidak semuanya berdampak positif. Seperti menyediakan perumahan khusus disabilitas netra. “Mungkin tidak banyak yang tahu kalau kami dikumpulkan di satu kompleks justru malah tidak akur,” ujarnya, Kamis (1/2).
Belum lagi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti tindak kriminal, musibah kebakaran, dan lainnya. Tak ada yang dapat segera mengatasi karena kondisi sebagian besar warga kompleks memiliki keterbatasan yang sama.
Demikian pula terhadap masalah sosial seperti kenakalan remaja. “Seiring waktu anak-anak kami tumbuh menjadi remaja. Kalau ada yang membawa pacarnya ke dalam rumah siapa yang bisa lihat,” ujarnya.
Hal ini, menurut Sigit, tentu akan berbeda ketika mereka membaur bersama masyarakat yang normal. Terkait hal ini, tegas Sigit, dukungan pemerintah dalam membantu mereka untuk mendapatkan kredit rumah bersubsidi, dirasa lebih tepat sasaran ketimbang menyiapkan perumahan khusus disabilitas.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Banjarbaru, Rokhyat Riyadi, punya wacana untuk menyiapkan penjaga keamanan yang bertugas di kompleks disabilitas tersebut. “Kalau perlu kita bangunkan pagar untuk menambah rasa aman penghuni kompleks dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya, Jumat (2/2) di kantornya.
Demikian juga dengan wacana membuatkan klinik khusus pijat dan kebugaran yang representatif dan dikelola secara profesional di sekitar lokasi kompleks, sebagai tempat bekerja bagi para penyandang disabilitas. “Dengan harapan kesejahteraan mereka menjadi lebih terjamin,” ujarnya. (*)