MARABAHAN — Puluhan massa berkumpul di atas Jembatan Barito yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Tengah, Ahad (1/6). Di bawah mereka, Sungai Barito yang mengalir kini membawa beban berat akibat eksploitasi yang terus berlangsung.
Udara lembap bercampur dengan protes yang menyala dari aktivis Walhi Kalimantan Selatan dan Walhi Kalimantan Tengah di tengah terik matahari. Mereka hadir untuk menyuarakan keprihatinan atas lingkungan yang kian rusak. Ini merupakan bagian dari aksi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni.
Spanduk besar terbentang di tengah kerumunan, menyampaikan pesan tajam: #SaveMeratus, #EndCoal, hingga seruan lantang “Tambang Merusak Hutan, Sungai, dan Masa Depan Masyarakat Adat.” "Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq.
Jembatan Barito dan sungai di bawahnya menjadi saksi bisu perubahan yang mengguncang Kalimantan—dari deforestasi masif, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga masyarakat adat yang tersingkir dari tanah leluhur.
Dulu, Sungai Barito adalah nadi kehidupan masyarakat lokal. Kini, sungai itu lebih mirip jalur pengangkutan raksasa.
Tongkang-tongkang besar bermuatan batu bara melintas di atas aliran air yang keruh, memotret wajah eksploitasi tanpa batas.
Massa juga membawa pesan mereka ke atas sungai menggunakan kelotok—perahu tradisional setempat.
Spanduk-spanduk yang mereka bawa diarak berkeliling, memaksa tongkang-tongkang yang melintas untuk menyaksikan seruan protes ini. "Pesannya jelas, eksploitasi harus dihentikan," tambah Raden.
Walhi mengungkapkan bahwa Sungai Barito, bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, tengah menghadapi krisis ekologis akut. Ratusan tongkang batu bara melintas setiap hari, membawa kekayaan alam ke luar pulau. Namun, yang tersisa bagi masyarakat lokal adalah kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ancaman bencana ekologis.
Dalam dua dekade terakhir, deforestasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah meningkat signifikan.
Data tahun 2023 menunjukkan Kalimantan Selatan kehilangan 16.067 hektare hutan, sementara Kalimantan Tengah kehilangan lebih dari 63.000 hektare pada 2023 dan 2024.
Kalimantan kini menjadi penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia. Di Kalimantan Selatan, 399 ribu hektar lahan telah dibebani izin tambang, termasuk kawasan karst seluas 356 ribu hektar.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah, izin tambang mencakup satu juta hektar, sebagian besar berada di DAS Barito. Beban ini mengancam ekosistem sungai, hutan, dan keberlangsungan masyarakat adat. “Setiap batang kayu yang tumbang untuk tambang batu bara adalah simbol kegagalan negara dalam melindungi rakyat dan lingkungan hidupnya,” tegas Raden. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang membuat kerusakan terus berlangsung.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Bayu Herinata menambahkan, deforestasi tidak hanya menghancurkan hutan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat krisis iklim dan memperburuk kerentanan masyarakat adat terhadap bencana ekologis.
"Pemerintah seringkali lebih berpihak pada korporasi tambang, menyebabkan konflik agraria yang masif.” Mereka pun menuntut transisi energi sebagai kebutuhan yamg paling mendesak. Tanpa perubahan arah, Kalimantan akan terus kehilangan hutan, sungai, dan masa depan ekologisnya.
Sungai Barito, saksi sejarah panjang Kalimantan, harus diselamatkan dari sistem ekonomi ekstraktif yang terus menggerogotinya. (*)
Editor : Indra Zakaria