Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Menu MBG Ada Telur Basi hingga Pisang Mentah Viral, Pemkab Hulu Sungai Tengah Kalsel Beri Peringatan Keras ke SPPG

Redaksi Prokal • 2026-02-27 11:45:00

JADI SOROTAN: Menu MBG viral jadi sorotan Pemkab HST. (Foto: Jamaluddin/Radar Banjarmasin)
JADI SOROTAN: Menu MBG viral jadi sorotan Pemkab HST. (Foto: Jamaluddin/Radar Banjarmasin)

 

BARABAI – Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Gusti Rosyadi Elmi, meluapkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis siang. Hal ini dipicu oleh banyaknya laporan masyarakat serta viralnya menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai jauh di bawah standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rapat tersebut, Wabup menyoroti berbagai temuan yang dianggap tidak layak konsumsi, mulai dari kondisi bahan pangan yang rusak hingga menu yang tidak siap santap. “Banyak laporan yang masuk, ada telur yang basi, pisang masih mentah, hingga roti yang terlihat tidak layak konsumsi,” tegas Gusti Rosyadi Elmi di hadapan para pengelola program.

Pemerintah Kabupaten HST menegaskan bahwa dapur MBG tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, melainkan harus mengutamakan pemenuhan gizi untuk menekan angka stunting. Wabup juga menginstruksikan agar dapur MBG wajib menyerap hasil bumi lokal, seperti beras siam hasil surplus petani HST, serta menghindari penggunaan telur ayam selama Ramadan guna menekan angka inflasi daerah.

Ketegasan pemerintah daerah tidak berhenti pada imbauan saja, Wabup bahkan mengancam akan mengusulkan penutupan dapur MBG jika pihak pengelola tetap tidak kooperatif dalam menjaga kualitas layanan. “Kalau tidak kooperatif dengan pemerintah, kami akan usulkan penutupan dapur MBG, Pemkab HST di sini berposisi sebagai Satgas MBG,” ujarnya dengan nada tegas.

Selain menyasar siswa sekolah, Pemkab HST juga mendesak agar penyaluran makanan bergizi segera diperluas kepada ibu hamil dan balita menyusui sebagai langkah preventif pencegahan stunting. Dinas Kesehatan telah diminta untuk segera menyuplai data akurat kepada SPPG agar distribusi makanan bergizi bagi kelompok rentan tersebut dapat segera dilaksanakan tanpa adanya penundaan lagi.

Wabup menyatakan bahwa pemberian teguran ini merupakan bagian dari pengawasan serius karena menyangkut kesehatan generasi mendatang di HST. Jika hingga tiga kali teguran tidak ada perubahan signifikan, maka sanksi penutupan akan benar-benar diusulkan. Meski bersikap keras, ia menutup arahannya dengan apresiasi atas kehadiran pihak SPPG dan berharap koordinasi ini menjadi titik balik perbaikan kualitas gizi bagi masyarakat di Bumi Murakata.(*)

Editor : Indra Zakaria