PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah (Kalteng) bakal mendapat efek positif pembangunan infrastruktur apabila pemerintah memutuskan jadi ibu kota pemerintahan. Kualitas jalan dari kelas II akan naik ke kelas I di sekitar kawasan yang ditunjuk jadi ibu kota baru. Artinya, usia jalan akan lebih lama dan lebih mulus dibandingkan yang sekarang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng Shalahuddin mengatakan, apabila Kalteng dipercaya sebagai pusat pemerintahan baru, Pemerintah Provinsi Kalteng akan ikut terlibat menyiapkan sarana pendukung agar proses pembangunan bisa berjalan cepat.
”Mau tidak mau Kalteng harus mengikuti. Tapi yang dilakukan ini hanya membuat dan mengembangkan sarana pendukung. Seperti pelabuhan sudah ada, tinggal dikembangkan saja. Begitu juga bandara dan sarana lainnya,” katanya, Kamis (9/5).
Infrastruktur jalan di Kalteng, lanjut Shalahuddin, masih kategori kelas dua atau dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan sampai sepuluh ton. Apabila Kalteng menjadi ibu kota, kapasitas jalan meningkat menjadi kelas satu atau dengan MST lebih dari 10 ton.
”Pastilah akan naik kelas jalannya. Yang sekarang kelas dua, bisa naik ke kelas satu. Memang ini efek positif yang diperoleh apabila ibu kota benar-benar ke Kalteng,” ucapnya.
Menurutnya, penanganan tiap kelas jalan tidak jauh berbeda. Hanya teletak pada anggaran pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan konstruksi jalan sesuai kelas.
Besar kecilnya anggaran tergantung jenis penanganannya. Dalam pembangunan jalan, ada beberapa sistem yang bisa digunakan, seperti flexible pavement atau perkerasan lentur dan rigid pavement atau perkerasan kaku. Anggaran untuk penanganannya diperkirakan mencapai Rp 4-5 miliar per kilometer.
”Di Kalteng ada jalan nasional sepanjang 2002 kilometer, kemudian jalan provinsi 1.200 kilometer dan jalan kabupaten dan kota sepanjang 14.500 kilometer. Jadi, kalau untuk infrastruktur di Kalteng sudah ada, tinggal peningkatan saja bila diperlukan,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, pemerintah akan melakukan pembahasan terobosan mengenai kebutuhan pengembangan kewilayahan, yang nantinya menjadi pendukung kebijakan pusat apabila Kalteng ditunjuk sebagai pusat pemerintahan.
”Seperti tata ruang juga menjadi perhatian pemerintah. Intinya, yang berkenaan dengan sarana pendukung akan pemerintah pikirkan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah harus memulai dari nol untuk mempersiapkan infrastruktur apabila ibu kota pindah ke Kalimantan Tengah. Hal itu jadi tantangan berat.
Infrastruktur di Kalteng memang belum mendukung untuk dijadikan ibu kota negara. Rata-rata jalan nasional di Kalteng sebagian besar cepat rusak. Biaya pembangunan infrastruktur akan sangat besar. Apalagi kualitas jalan akan ditingkatkan agar usianya lebih lama.
Kesiapan infrastruktur juga pernah disinggung Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke kawasan Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5) lalu. Infrastruktur di kawasan itu sangat mendukung, dilalui jalur tol Balikpapan-Samarinda.
Selain itu, berdekatan dengan Bandara Sepinggan, Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Namun, Jokowi menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan infrastruktur. Aspek lain juga jadi pertimbangan.
”Semuanya ada plus minusnya. Nggak mungkin semuanya plus. Minus semuanya juga nggak mungkin,” kata Jokowi.
