Di sisi lain, menurut Rimbun, beban anggaran tahun depan akan semakin berat jika ada peningkatan belanja untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu menimbulkan kekhawatiran terhadap selisih antara belanja langsung dan tidak langsung yang dapat mempengaruhi keseimbangan anggaran daerah.
”Kita harus bersama-sama memperjuangkan ini agar tenaga kontrak tetap terakomodir dan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik,” katanya. (ang/ign)
