JAKARTA– Dampak pandemi Covid-19 harus dibayar mahal pada kondisi ekonomi. Tak hanya ekonomi Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia. Bank Dunia bahkan telah menyebut bahwa 60 juta orang akan masuk ke dalam jurang kemiskinan ekstrem.
‘’Pandemi dan mandegnya ekonomi negara-negara maju bisa memicu 60 juta orang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem, serta seketika menghapus banyak kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan,’’ ujar David Malpass Presiden Bank Dunia di Washington, AS, (20/5).
David melanjutkan, agar risiko kemiskinan itu tak melebar, Bank Dunia telah mempersiapkan dana bantuan kepada 100 negara. Dia memerinci, total dana yang disalurkan mencapai USD 160 miliar atau Rp 2,36 kuadriliun selama periode 15 bulan ke depan. ‘’Sudah ada 100 negara berkembang yang notabene menampung 70 persen populasi dunia (yang memanfaatkan dana bantuan),’’ imbuhnya.
Dia bahkan menyebut, bantuan dana itu adalah respon krisis terbesar dan tercepat dalam sejarah Grup Bank Dunia. Bantuan ini juga untuk membantu negara-negara berkembang menanggulangi persoalan kesehatan, sosial, dan dampak ekonomi Covid-19 yang juga menghentikan ekonomi negara-negara maju.
Pihaknya melanjutkan, Bank Dunia juga terus merespon perkembangan Covid-19 dengan berbagai kebijakan. Beberapa waktu lalu, Bank Dunia telah menghabiskan dana USD 55 miliar atau sekitar Rp 81 triliun akibat pandemi.
Dana itu digunakan juga untuk membantu sistem kesehatan, ekonomi, dan layanan masyarakat di negara-negara termiskin. Tapi, dia menyebut bahwa hal itu belum cukup. ‘’Sementara Bank Dunia menyediakan sumber daya yang cukup besar, tapi hal itu tidak akan cukup,’’ katanya.
David mendorong agar negara maju untuk meningkatkan bantuan ke negara-negara termiskin agar bangkit dari keterpurukan. Dia memerinci, dari 100 negara yang diberi dana darurat itu, 39 negara di antaranya berada di kawasan Afrika Sub-Sahara. Hampir sepertiga dari total bantuan diberikan ke wilayah yang rapuh dan rawan konflik. Di antaranya yakni Afghanistan, Chad, Haiti, dan Nigeria.
Terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut, ramalan angka kemiskinan yang dipaparkan Bank Dunia tentu beralasan. ‘’Sangat masuk akal. Sebab, banyak tekanan PHK, pekerja dirumahkan tapi tidak digaji atau diberikan THR itu sangat mungkin angka kemiskinan naik,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (20/5).
Untuk Indonesia sendiri, Bhima menyebut angka kemiskinan di Indonesia akan melonjak hingga ke level 13 persen. Seperti diketahui, hingga September 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan RI mencapai 9,22 persen. Jumlah itu setara dengan 24,79 orang.
Jumlah itu tercatat turun jika dibandingkan angka kemiskinan Maret 2019 yang mencapai 25.14 juta orang. Persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan dengan masing-masing sebesar 12,6 persen dan 6,56 persen.
Jika dirunut kembali, kemiskinan di Indonesia cenderung menurun dalam 21 tahun terakhir. Pada 1998 tingkat kemiskinan mencapai 24,2 persen terus turun menjadi hanya satu digit pada 2019.
Angka kemiskinan yang diramal makin melonjak tentu harus dicermati. ‘’Di Indonesia, ada 115 juta orang yang disebut aspiring middle class (rentan miskin), jadi kontribusi Indonesia dalam peningkatan kemiskinan di dunia bisa signifikan,’’ jelasnya.
Bhima menyebut, beberapa kebijakan bisa ditembuh. Di antaranya yakni akselerasi bansos yang cepat dan tepat sasaran, kenaikan jaring pengaman sosial. Dia juga menyebut dua industri utama yang harus cepat pulih adalah industry manufaktur dan pertanian. ‘’Karena dua industry itu yang padat karya,’’ tuturnya.
Namun, lanjut Bhima, pemerintah juga harus mewaspadai rasio utang yang mungkin timbul akibat membengkaknya pinjaman. Sebab, di saat yang sama, pemerintah telah melebarkan defisit anggaran menjadi 6,27 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.028,5 triliun.
Menurut dia, implikasi defisit anggaran yang amat tinggi akan cukup berisiko, terutama dari sisi pembiayaan. ‘’Jika defisit di atas 6 persen, maka rasio utang langsung melonjak dari 40-45 persen dari PDB,’’ tuturnya.
Per Maret 2020, rasio utang pemerintah mencapai 32,12 persen terhadap PDB. Level itu masih berada di bawah batas yang ditetapkan pada UU Keuangan Negara yang mencapai 60 persen.
Bhima menyebut, pelebaran defisit anggaran yang membengkak akan berdampak pada APBN di masa mendatang. ‘’Karena nanti yang akan menanggung biaya pemulihan ekonomi adalah APBN tahun berikutnya,’’ jelasnya. (dee)
Editor : izak-Indra Zakaria