Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Polda Kalteng Janji Transparansi Tangani Bentrok di Jalan Hauling Kapuas

Redaksi Prokal • 2026-03-10 07:15:00

Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Budi Rachmat (dodi/radarsampit)
Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Budi Rachmat (dodi/radarsampit)

 

PALANGKA RAYA- Peristiwa bentrokan antara anggota Aliansi Masyarakat Adat Dayak (AMAD) dengan aparat kepolisian di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, kini menjadi perhatian serius Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Insiden yang dipicu oleh aksi penutupan jalan hauling PT Asmin Bara Baronang tersebut mengakibatkan jatuhnya korban luka dari kedua belah pihak, di mana seorang anggota polisi terkena sabetan senjata tajam dan sejumlah warga mengalami luka tembak di bagian kaki.

Menanggapi kejadian tersebut, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan memastikan bahwa proses penanganan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap mengedepankan prinsip humanis serta asas praduga tak bersalah. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Budi Rachmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim gabungan bersama berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi komprehensif atas persoalan yang terjadi di lapangan.

Polda Kalteng menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban dan berharap insiden serupa tidak terulang kembali. Di tengah suasana bulan suci Ramadan, kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan ketenangan dan kebersamaan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penegakan hukum dipastikan tetap berjalan sesuai aturan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain upaya hukum, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Senada dengan hal tersebut, Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma menekankan bahwa sebelum tindakan penertiban dilakukan, pihaknya sebenarnya telah melakukan pendekatan persuasif yang melibatkan pemerintah daerah serta tokoh adat setempat untuk membubarkan massa secara tertib.(*)

 

Editor : Indra Zakaria