SAMPIT – Kalimantan Tengah (Kalteng) kini berada di bawah sorotan tajam pemerintah pusat, namun bukan karena prestasi, melainkan kondisi infrastrukturnya yang memprihatinkan. Provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini tercatat sebagai daerah dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, sebuah fakta yang memicu desakan kuat di gedung parlemen.
Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Kalteng, Muhammad Syauqie, mengungkapkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang menunjukkan angka kerusakan mencapai 191,56 kilometer. Angka ini menempatkan Kalteng di urutan pertama nasional untuk kategori kerusakan jalan negara.
Kondisi ini tidak dibiarkan begitu saja. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) nasional di Jakarta, Syauqie mengaku telah "menodong" Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan perhatian khusus. Menurutnya, status sebagai "juara" jalan rusak merupakan alarm bagi pemerintah pusat untuk segera melakukan intervensi anggaran.
"Saya sampaikan langsung di tingkat pusat bahwa kita adalah yang terpanjang (rusaknya) di Indonesia. Ini kondisi yang butuh perhatian serius, tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa dalam pengalokasian anggaran," tegas Syauqie saat ditemui di Sampit, Rabu (18/3).
Meski tuntutan perbaikan sangat mendesak, Syauqie tetap realistis dengan kondisi keuangan negara. Ia mengakui bahwa keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah menjadi hambatan utama untuk melakukan perbaikan secara instan. Walhasil, skema perbaikan kemungkinan besar akan dijalankan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, ia membawa angin segar dengan target optimis. "Insya Allah, paling lambat dua sampai tiga tahun ke depan kita bisa membalikkan kondisi ini. Kita ingin Kalteng tidak lagi dikenal karena jalan rusaknya," imbuhnya.
Perjuangan di tingkat pusat ini, lanjut Syauqie, bukanlah langkah tunggal. Ia menekankan adanya sinergi yang kuat antara wakil rakyat dan jajaran pimpinan daerah di Kalteng. Setiap dokumen permohonan anggaran yang diajukan ke kementerian selalu didukung penuh oleh data dan dorongan dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota se-Kalimantan Tengah.
"Pak Bupati sudah berjuang, Pak Gubernur juga berjuang. Kami di pusat berperan sebagai penyambung lidah agar Menteri PU segera mengucurkan anggaran yang memadai. Semuanya demi kenyamanan dan keselamatan warga kita di Kalteng," tutup Syauqie. (*)
Editor : Indra Zakaria