PENAJAM- Komunikasi yang intensif antara eksekuti dan legislatif harus dibina dengan baik. Sehingga hubungan kedua lembaga pemerintahan ini, dapat terjalin harmonis.
Terlebih di awal kepemimpinan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud untuk peiode 2018-2023.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD PPU Jamaluddin menyampaikan salah satu bentuk komunikasi yang baik, adalah terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati. Menuju Kabupaten PPU yag “Maju, Modern, dan Religius”.
“Fraksi Partai Golkar berharap apa yang disampaikan dalam visi dan misinya Bupati, bisa dilaksanakan dengan baik. Kami berharap perlu dibangun komunikasi baik, antara satu dengan yang lain. Karena kalau kami lihat pemerintahan yang lalu, komunikasinya yang kurang intens,” ucap dia.
Salah satu cara untuk menjalin komunikasi itu, adalah rutin melaksanakan pertemuan.
Antara eksekutif dan legislatif. Di luar pertemuan terjadwal. Semisal antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Guna membahas penyusunan APBD murni maupun APBD perubahan secara berkala, setiap tahunnya. “Sehingga ketika komunikasi terjalin, setiap kebijakan yang dikeluarkan kepala daerahnya, dapat diketahui oleh DPRD,” terang Politikus Partai Golkar ini.
Berdasarkan pengalamannya, pada kepemimpinan Bupati periode sebelumnya, komunikasi antara Pemkab dengan DPRD PPU, berjalan kurang harmonis.
Khususnya dalam hal fungsi DPRD untuk menjalankan legislasi atau penyusunan regulasi semisal Peraturan Daerah (perda). Bahkan dalam hal pengawasan, DPRD Kabupaten PPU pun merasa kurang optimal.
“Kami merasa dilemahkan dengan komunikasi yang kurang terbangun dengan baik ini. Sehingga bupati periode ini, diharapkan betul-betul mengedepankan komunikasi itu. Karena eksekutif dan legislatif itu, ibarat suami- istri. Sama-sama menyusun aturan dan keuangan di rumah tangga,” pesan Jamal. (*/kip/adv/pro/one)
