Skema Modal untuk PBTE hingga 2024, Seret AGM Jadi Tersangka Baru Bersama BG

PENAJAM-Dalam perda yang disahkan pada 21 Desember 2020 itu diberikan tambahan modal untuk PBTE sebesar Rp 10 miliar, dilakukan bertahap dengan rincian tahun 2021 Rp 3,6 miliar; tahun 2022 Rp 2,4 miliar; tahun 2023 Rp 2 miliar; dan tahun 2024 Rp 2 miliar.

Penyertaan modal ini dianggarkan dalam APBD 2021 sampai tahun anggaran 2024.

Penyertaan modal daerah ini yang kemudian menyeret mantan bupati PPU AGM menjadi tersangka bersama BG, direktur utama PBTE PPU yang telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai Rabu (7/6). BG ditahan lembaga antirasuah tidak sendirian. Ia bersama HY, direktur utama Perumda Benuo Taka (PBT) dan KA, kepala Bagian Keuangan PBT PPU ditahan KPK untuk 20 hari pertama terhitung 7–26 Juni di Rutan KPK terkait kasus dana penyertaan modal daerah yang dikelola perumda PPU 2019–2021.

Mantan bupati PPU AGM yang sebelumnya telah divonis lima tahun enam bulan penjara dalam kasus suap pada Senin, 6 September 2022, juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut tidak ditahan. Sebab, yang bersangkutan menjalani pidana di Lapas Kelas II Balikpapan. Keputusan KPK untuk menjerat hukum AGM merupakan hasil pengembangan penyidikan atas kasus suap pengadaan barang, jasa, dan perizinan yang melibatkan AGM sebelumnya itu.

SUDAH TAK DIANGGARKAN

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU Tohar saat dikonfirmasi Kamis (8/6), mengatakan, dari 2022 dan 2023 sudah tidak dianggarkan. “Untuk 2024 belum sampai ke dalam pembahasan rumusan kebijakan anggaran,” ujarnya. Sementara itu, Syahruddin M Noor, ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU yang dihubungi terpisah kemarin menjelaskan, alokasi anggaran untuk PBTE PPU sudah dihentikan sejak muncul persoalan di PBTE. “Sudah tidak lagi kami anggarkan, sudah lama,” kata Syahruddin yang ketua DPRD PPU itu.

Untuk penyertaan modal daerah ke PBT dikuatkan melalui Perda PPU 7/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PBT yang sejak pendirian sampai 2021 menjadi Rp 52.641.416.037, dengan rincian tahun 2012 Rp 20 miliar; tahun 2017 Rp 3 miliar; tahun 2021 Rp 29.641.416.037. PBT ini didirikan pemerintah daerah dengan kewenangan untuk mengelola proyek rice milling unit (RMU), namun hingga saat ini masih berupa rawa-rawa sejak peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan Bupati PPU AGM pada 17 Agustus 2021 di Desa Sri Raharja, Kecamatan Babulu, PPU. Proyek ini telah mendapatkan anggaran penyertaan modal daerah Rp 12,5 miliar dari Rp 29,6 miliar yang direncanakan. (far/k16)

ARI ARIEF

ari.arief@kaltimpost.co.id