Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mesti kerja keras. Masih banyak jalan di daerah ini yang dinilai rusak. Perlu sentuhan.
SAMARINDA-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018–2023 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemprov Kaltim. Salah satunya kemantapan jalan yang akan kembali jadi prioritas untuk ditingkatkan tahun ini. Pasalnya, masih ada sekitar 30 persen jalan di provinsi ini belum baik. Itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin kepada Kaltim Post, Rabu (10/1).
Dipaparkan, kategori kurang mantap 30 persen itu merupakan kewenangan provinsi untuk dituntaskan tahun ini. “Momen HUT Ke-67 Kaltim, kita harus menata niat dan menata tekad untuk fokus menyelesaikan jalan provinsi yang kategori belum baik. Sehingga infrastruktur jalan dan jembatan yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi cepat diselesaikan secara baik dan tepat waktu,” harap Syafruddin.
Pria yang akrab disapa Udin itu menegaskan, kabupaten/kota sudah seharusnya melakukan sinkronisasi, terhadap jalan-jalannya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Pasalnya, pemerintah kabupaten/kota masih memiliki jalan-jalan yang tidak layak. “Pemerintah kabupaten/kota harus jujur menyampaikan bahwa dengan keterbatasan pendanaan, mereka harus mendorong agar pengalihan sebagian jalan kabupaten/kota untuk masuk jalan Pemprov Kaltim,” pintanya.
Dengan demikian, diyakini tidak akan ada lagi jalan kurang layak di daerah. Tinggal ke depan bagaimana agar jalan nasional mendapat atensi dari pemerintah pusat. “Karena ini (jalan nasional) masih parah. Misalnya akses jalan menghubungkan Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat (Kubar). Lalu Kubar dengan Mahakam hulu. Kemudian Kutai Timur dengan Berau. Artinya harus didorong bersama. Agar pemerintah pusat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya,” sambungnya.
Berdasarkan data Kaltim Dalam Angka 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik Kaltim mencatat jalan nasional di provinsi ini sepanjang 1.710 kilometer. Dari akses sepanjang itu, kerusakan jalan nasional sepanjang 301 kilometer. Kerusakan terpanjang berada di Kutai Barat yakni 95,4 kilometer. Lalu disusul Kutai Timur 95,1 kilometer dan Kutai Kartanegara 57,8 kilometer.
Disebutkan, yang menjadi persoalan saat ini adalah pemerintah pusat tidak begitu sungguh-sungguh mengerjakan jalan Kaltim. Padahal itu menjadi tanggung jawab kementerian. “Makanya ini tugas besar kita semua. Terutama pemerintah provinsi dan anggota DPR ke depan. Mereka harus betul-betul menjadikan ini (jalan nasional di Kaltim) sebagai program skala prioritas untuk diperjuangkan,” imbuh ketua PKB Kaltim itu.
Dia menyebut, mestinya pemerintah provinsi bisa mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih. Sehingga jalan-jalan yang masih rusak parah bisa segera diperbaiki.
“Apalagi di daerah kan ada BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Kaltim). Artinya cukup duduk satu meja saja. Antara Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) kabupaten/kota bersama provinsi dan BBPJN. Tinggal kesungguhan dari pemerintah pusat saja. Apakah karena keterbatasan dana atau terlalu banyak dana yang disedot untuk mendorong pembangunan Jalan Tol IKN (Ibu Kota Nusantara) atau seperti apa. Itu yang masih menjadi rahasia,” bebernya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Fitra Firnanda menyebut, dalam HUT Ke-67 Kaltim, pihaknya diklaim telah mencapai banyak capaian hingga saat ini. “Mulai kemantapan jalan provinsi. Di mana sebelumnya, kemantapan hanya 55 persen. Sekarang sudah 82 persen,” katanya.
Dengan usia 67 tahun, masyarakat Kaltim sudah banyak mendapat kemajuan dari sisi infrastruktur, baik dari kemantapan jalan maupun infrastruktur lainnya. “Tahun ini akan melanjutkan beberapa program. Contohnya menunjang pariwisata di Berau. Jalan dari Kutim ke Berau akan kami tingkatkan. Jembatan Nibung di Samarinda. Lalu arah Tanjung Redeb ke Talisayan, Berau,” bebernya.
Selain itu, Fitra membeber, perbaikan jalan di Kutai Kartanegara (Kukar) tetap akan jadi salah satu fokus pemerintah provinsi. Seperti pembangunan di Tenggarong Seberang arah Muara Kaman akan kembali dikucurkan anggaran untuk peningkatan jalan. “Termasuk ke daerah Mahakam Ulu yang akan diperbaiki tahun ini. Kami fokus sampai di daerah batas Tering hingga batas Mahakam Ulu. Selebihnya akan ditangani pemerintah pusat,” paparnya.
