Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tidak ada isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menjamin, isu tersebut tidak akan pernah terjadi. "Perkara itu di DPR tidak ada dan Partai Golkar akan menjamin bahwa itu tidak akan terjadi," kata Airlangga usai konsolidasi Partai Golkar Jawa Barat, Jumat (19/1).
Airlangga menekankan, suasana di pemerintahan pun berjalan seperti biasa. Ia pun mengaku pada hari ini telah melakukan rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam agenda rapat kabinet tersebut, sempat dibahas terkait rencana kenaikan pajak hiburan dan pariwisata.
"Dari tadi di istana pembahasannya mengenai pajak hiburan yang 40-70 persen, tetapi tadi sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa itu ada pasal dalam UU HKPD, Pasal 101 dimana pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan daripada pajak 70 persen bahkan bisa lebih rendah dari 40 persen," tegas Airlangga.
Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 menemui Menko Polhukam, Mahfud MD. Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi, karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.
Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, kepala negara dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal. Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. "Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu (dilakukan) tanpa Pak Jokowi," ungkap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). (*)
