JAKARTA – Kasak-kusuk ketidakharmonisan Menteri Kabinet Indonesia Maju terus saja menyeruak. Apalagi setelah adanya surat nomor B-69/M/D-3/AN.00.03/01/2024 yang menyatakan Menkominfo Budi Arie sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) ad interim karena Retno Marsudi sedang bertugas ke luar negeri. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan akan mundur. Selain dua menteri itu, disebut juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Ahad (21/1) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal angkat bicara mengenai penunjukan Menkominfo Budi Arie sebagai Menlu ad interim. Menurutnya, hal ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam pemerintahan ketika menteri sedang tidak berada di Indonesia.
Sebelumnya, lanjut dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga pernah ditunjuk sebagai menlu ad interim ketika Menlu Retno tengah bertugas ke sejumlah negara di Afrika pada Agustus 2023 lalu. ”Ibu Menteri sendiri juga sering menjadi ad interim,” ujarnya, (21/1).
Iqbal tak berkomentar soal alasan penunjukkan Menkominfo itu sendiri. Termasuk, soal mengapa bukan Menko Polkam Mahfud MD yang ditunjuk sebagai ad interim mengingat secara hirarki, Kemenlu berada di bawah Kemenkopolhukam. Yang jelas, ditekankan bahwa dalam waktu bersamaan, Wakil Menteri Luar negeri (Wamenlu) Pahala Nugraha Mansury juga sedang bertugas di luar negeri bertepatan dengan tugas luar negeri Menlu Retno.
Retno sendiri memang tengah melangsungkan tugas ke luar negeri pada 21-22 Januari 2024 untuk menghadiri beberapa pertemuan. Salah satunya, debat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Sementara, Wamenlu Pahala tengah memimpin Delegasi RI pada Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) Ke-19 yang berlangsung di Kampala, Uganda, 19-20 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, Pahala menekankan pentingnya semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung dalam perjuangan bersama-sama antar negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan.
”Semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang,” ungkapnya.
Khusus terkait isu Palestina, Indonesia juga meminta agar GNB bersatu dalam mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Saat ini, terdapat 5 anggota GNB yang menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.
Ia menekankan, bahwa GNB adalah kekuatan politik yang sangat besar. Beranggotakan 121 negara, dengan jumlah penduduk sekitar 55 persen penduduk dunia, GNB dinilai mampu mengubah tata dunia agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua.
Sebagai informasi, KTT GNB Ke-19 dilaksanakan di bawah Keketuaan Uganda dengan tema “Deepening Cooperation for Shared Global Affluence". KTT GNB dihadiri 121 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi internasional pengamat. Pertemuan menyepakati empat dokumen, salah satunya Deklarasi Politik GNB yang mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun juga mengomentari adanya isu mundurnya menteri-menterinya. Dia membantah adanya desas-desus itu. “Yang saya tahu tidak ada isu-isu di dalam ya,” ungkapnya. Ma’ruf juga membaca kabar itu dari media sosial maupun pemberitaan media. Meski demikan, menurutnya kabinetnya masih solid. “Bekerja saja dengan baik. Ada rapat-rapat kabinet,” imbuhnya.
Ma’ruf juga menyatakan bahwa isu ini memberikan dampak. Apalagi ada menterinya yang menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan juga tim sukses. “Dalam aturannya memang boleh asal kinerjanya tidak berkurang,” ujarnya. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan bahwa seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak. Tanggapan Ari muncul karena adanya desas-desus beberapa menteri mundur. “Solid membantu Presiden untuk memimpin penyelengaran pemerintahan sampai akhir masa jabatannya,” katanya.
Ari menyebut isu itu sengaja dilemparkan. Dengan tujuan untuk membuat menteri tidak nyaman dalam pemerintahan. “Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” ungkap Ari.(mia/lyn)
