PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau dari daerah pemilihan (dapil) III, wilayah pesisir, Sutami, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS).
Yakni, Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, dan Bidukbiduk.
Baca Juga: Miris, Jalan Poros di Kabupaten Berau Ini Empat Kali Diperbaiki Rusak Lagi
“Kami sangat setuju untuk pemekaran ini ke depan. Salah satu alasannya adalah jarak yang begitu jauh antara wilayah pesisir dengan ibu kota kabupaten,” ujar Sutami, Minggu (26/2/2025).
“Selain itu, letak geografis yang luas juga membuat masyarakat membutuhkan sarana pelayanan administrasi, kesehatan, dan fasilitas lainnya agar lebih dekat dan mudah dijangkau,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti aspek keamanan sebagai faktor penting dalam pemekaran BPS.
Menurutnya, daerah pesisir Berau, berbatasan langsung dengan laut Malaysia dan Filipina, sehingga keberadaan pasukan TNI dan Polri perlu ditingkatkan.
“Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tambahan pasukan keamanan, seperti kepolisian di tingkat Polres dan juga Kodim,” tambahnya.
Baca Juga: Harga Elpiji 3 Kg di Bulungan Tembus Rp 45 per Tabung
Namun, Sutami menegaskan, kebijakan pemekaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita semua tahu bahwa moratorium adalah kebijakan pemerintah pusat. Kita menunggu political will dari Presiden Prabowo untuk memberikan lampu hijau terhadap pemekaran ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kajian mendalam agar pemekaran tidak sekadar menjadi agenda politik, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemekaran ini tidak boleh lebih kental unsur politisnya. Dibutuhkan kajian yang jelas, matang, dan mendalam. Jika perlu, harus ada peraturan pemerintah (PP) sebagai landasan agar pemekaran ini bisa terukur dan terkendali,” jelas Sutami.
Ia juga menyoroti aspek keuangan sebagai faktor kunci dalam pemekaran.
