PENAJAM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mahyuddin, mengungkapkan pentingnya pengoptimalan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendukung kelancaran perizinan bagi pelaku usaha, terutama yang berencana berinvestasi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Mahyuddin, keberadaan OSS sangat krusial untuk mempermudah proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi para investor yang ingin beroperasi di kawasan IKN.
Mahyuddin menyoroti dinamika perizinan usaha yang sempat terkendala seiring dengan berkembangnya wacana pembangunan IKN. Namun, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan perubahan dan dimulainya pembangunan di IKN, proses perizinan kembali berjalan meskipun sempat terhenti.
"Beberapa perizinan memang sempat mengalami pasang surut, terutama saat IKN mulai digencarkan. Tapi setelah pembangunan berjalan, proses perizinan kembali bergulir," jelas Mahyuddin.
Namun, Mahyuddin juga mencatat adanya beberapa masalah dalam proses perizinan di PPU, di mana masih ada usaha yang belum memiliki izin lengkap. Hal ini terjadi karena meskipun IKN secara administrasi masuk dalam wilayah PPU, pengelolaan kawasan IKN terbatas dan akses ke sana pun masih dibatasi secara teknis.
"Kami menemukan bahwa ada beberapa usaha yang izin operasionalnya perlu diaudit kembali. Hal ini penting agar semua usaha di PPU bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambah Mahyuddin.
Sebagai langkah solusi, Mahyuddin mengusulkan pentingnya sinergi antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta kecamatan. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua proses perizinan, khususnya yang terkait dengan IKN, berjalan lancar dan sesuai aturan.
"Kami berharap ada koordinasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk mempermudah proses perizinan, sekaligus mengaudit izin usaha yang ada. Ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi," ujar Mahyuddin.
Mahyuddin juga menegaskan bahwa dengan pengelolaan OSS yang maksimal, PPU memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak investor dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak positif bagi ekonomi daerah.
"Komisi I telah meminta agar DPMPTSP, Disnakertrans, dan kecamatan bersinergi lebih erat untuk memverifikasi dan mengaudit izin usaha yang ada. Kami juga meminta seluruh anggota DPRD, meski berbeda komisi, untuk berkolaborasi dalam memantau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan memastikan keabsahan perizinan," pungkas Mahyuddin. (kim/pro/adv)
