BALIKPAPAN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berencana meningkatkan alokasi bantuan keuangan untuk Kota Balikpapan seiring dengan peran strategis kota ini sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, usai rapat koordinasi Badan Anggaran DPRD Provinsi bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Rabu (6/8/2025).
Darlis menjelaskan, pertemuan tersebut membahas dua hal penting: rencana belanja langsung oleh Pemprov Kaltim yang dilaksanakan di Balikpapan, serta alokasi bantuan keuangan (bankeu) yang akan ditransfer ke dalam APBD Kota Balikpapan.
"Belanja langsung itu adalah program yang menjadi tanggung jawab provinsi, tapi pelaksanaannya ada di Balikpapan. Sedangkan bantuan keuangan merupakan alokasi anggaran dari APBD provinsi yang ditransfer secara tunai dan masuk ke batang tubuh APBD Kota Balikpapan," ujarnya.
Dalam usulan yang disampaikan Pemerintah Kota Balikpapan, nilai belanja langsung diharapkan mencapai sekitar Rp2 triliun lebih, sementara bantuan keuangan yang diusulkan berada di angka Rp3 triliun lebih.
Darlis mengakui bahwa angka tersebut cukup besar dan tidak mudah direalisasikan seluruhnya, mengingat banyaknya usulan dari kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Namun, ia menegaskan bahwa secara proporsional, alokasi untuk Balikpapan akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"APBD Kaltim pasti akan hadir lebih signifikan di Balikpapan. Pertama, karena Balikpapan harus mengejar ketertinggalan untuk menjadi penyangga utama IKN. Kedua, karena Balikpapan tetap menjadi pintu dan beranda utama Kalimantan Timur," jelasnya.
Meski bukan berasal dari daerah pemilihan Balikpapan, Darlis menyatakan dirinya memahami pentingnya peran Balikpapan dalam konteks pembangunan regional maupun nasional. Karena itu, ia menilai wajar jika alokasi anggaran untuk kota ini ditingkatkan secara signifikan. (*)
