PENAJAM – Persoalan pendidikan dan perlindungan pekerja kembali menjadi sorotan serius Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, turun langsung meninjau tiga lokasi penting, Senin (8/9/2025), untuk memastikan keluhan warga ditindaklanjuti di lapangan.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah CV. Citra Utama di Desa Girimukti. Di perusahaan ini, mencuat dugaan penahanan ijazah karyawan, yang sebelumnya memicu aksi damai oleh Aliansi Gerakan Rakyat Penajam (Geram) dan dilanjutkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD.
"Ijazah adalah hak pribadi, bukan alat menekan. Kami minta perusahaan segera mengembalikan semua dokumen yang ditahan. Pemerintah akan kawal prosesnya sampai tuntas,” tegas Waris.
Peninjauan dilanjutkan ke SMPN 7 Penajam dan SDN 032 Sotek, dua sekolah yang disebut mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Dari hasil tinjauan, ditemukan sejumlah kebutuhan mendesak, seperti pagar sekolah, ruang kelas baru, rehabilitasi ruang guru, hingga peningkatan daya listrik.
Waris menyebut kondisi tersebut tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta Dinas Pendidikan segera memetakan kebutuhan riil dan menyusun skala prioritas agar pembangunan bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Ini bukan soal bangunan, tapi soal masa depan anak-anak kita. Pendidikan harus jadi prioritas, meski dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wabup turut didampingi Ketua DPRD PPU Raup Muin, jajaran legislatif, perwakilan Aliansi Gerakan Masyarakat, serta kepala dinas terkait dari Disdikpora dan Disnakertrans.
Waris menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya mendengar di ruang rapat, tetapi juga harus hadir di lapangan melihat langsung realitas.
“Kami tidak mau persoalan rakyat hanya berhenti jadi catatan. Kita harus pastikan semuanya ada solusi dan jalan keluar.”
Kunjungan ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkab PPU dalam merespons cepat aspirasi masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, dua hal yang kerap bersinggungan langsung dengan hak-hak dasar warga. (bs/adv)
