PROKAL.co, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Dukungan tersebut disampaikan anggota Fraksi PKS, Jafar Sidik, dalam rapat paripurna yang digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (27/10/2025).
Jafar menilai, kebijakan pengarusutamaan gender merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kesetaraan gender bukan hanya sekadar isu sosial, melainkan fondasi penting dalam pembangunan berkeadilan.
“Kesetaraan gender bukan hanya wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan, anggaran, dan program nyata. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak, kesempatan, dan peran yang sama dalam proses pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penerapan PUG di tingkat daerah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam regulasi tersebut, setiap perangkat daerah diwajibkan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan — mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penyediaan data terpilah berdasarkan gender untuk memperkuat perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan sosial serta merancang program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya.
“Balikpapan harus menjadi kota yang ramah bagi semua gender. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan memiliki keberpihakan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya,” ujar Jafar.
Ia juga mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kepemimpinan sosial. Menurutnya, perempuan yang mandiri dan berdaya akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan keluarga sejahtera serta masyarakat yang tangguh.
Dengan adanya Raperda PUG, Fraksi PKS berharap pemerintah kota dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan memastikan pelaksanaannya berjalan konsisten. “Kami yakin pengarusutamaan gender dapat menjadi fondasi bagi pembangunan Balikpapan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” tutup Jafar. (oy/adv)
