SAMARINDA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 telah disahkan dengan nilai total Rp 15,15 triliun. Angka ini tidak hanya menunjukkan besarnya anggaran, tetapi juga menegaskan semakin kokohnya kemandirian fiskal Kaltim, di tengah tantangan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengakui bahwa penyusunan dan dinamika RAPBD 2026 cukup menantang karena adanya penyesuaian signifikan akibat pemangkasan TKD.
Kontribusi PAD Mencapai 75% Pendapatan
Rencana pendapatan daerah Kaltim pada 2026 dipatok sebesar Rp 14,25 triliun. Sorotan utama adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai angka impresif Rp 10,75 triliun.
"Dinamikanya cukup banyak penyesuaian karena pemotongan TKD. Saat kita menyusun RAPBD 2026 sudah merencanakan pembangunan dan mengarusutamakan visi misi kepala daerah. Ruang fiskal kita cukup luas, meski mengalami pemotongan TKD," ujar Yusliando dalam dialog Publika TVRI Kalimantan Timur, Selasa (2/12/2025).
Pemprov Kaltim harus menghadapi tekanan pemotongan TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang berujung pada penundaan kegiatan non-prioritas.
Meskipun terjadi penyesuaian, Yusliando memastikan bahwa layanan dasar dan program strategis tetap menjadi fokus utama. Fokus pembangunan daerah diarahkan pada empat prioritas utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif.
Ia menegaskan bahwa program strategis dan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk program "gratispol" yang telah berjalan, tidak akan dikurangi dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan 2026.
"Pada prinsipnya pelayanan dasar tetap dilakukan Pemda. Prioritas 2026 ya tadi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif. Kita tetap bisa dikatakan berjalan seperti biasa meski ada penyesuaian," tambahnya. Menanggapi pengelolaan anggaran ini, Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Kemal Sandi, menyoroti krusialnya perencanaan yang matang.
“Saya ingin highlight pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dimulai dari perencanaannya,” kata Kemal Sandi. Kemal menekankan bahwa kondisi efisiensi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis mendalam. Hal ini bertujuan untuk memetakan secara cermat mana kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dan mana yang dapat disesuaikan atau ditunda, demi menjaga efektivitas penggunaan dana publik. (adv/diskominfo/i)
