BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan mengingatkan pemerintah soal proyek normalisasi Sungai Ampal. Seperti diketahui, normalisasi ini melibatkan peran dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota. Mereka memiliki peran dan bagian masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz menyebutkan, normalisasi Sungai Ampal salah satu proyek yang penting untuk dikejar penyelesaiannya. Mengingat normalisasi ini menjadi kunci dalam penanganan banjir di Kota Minyak. Dia merasa perlu perhatian lebih dan proyek prioritas agar bisa selesai segera.
Pasalnya pemerintahan dibawah Rizal Effendi dan Rahmad Mas’ud akan segera berakhir. Tahun depan, Balikpapan akan memiliki kepala daerah yang baru. Setelah melewati masa pemilihan wali kota (pilwali) pada 9 Desember mendatang. Menurutnya jangan sampai pemerintahan ini meninggalkan pekerjaan rumah.
“Saya harap eksekutif di sisa akhir jabatan ini dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga dan masyarakat. Jangan sampai ada utang,” ungkapnya. Menurutnya harus diselesaikan agar tidak menjadi ganjalan kepala daerah periode berikutnya.
Saat ini proyek masih terhambat, terutama pada proses pembebasan lahan yang rumit. Hal itu menjadi kendala terbesar dalam proyek normalisasi sungai. Thohari menambahkan, sebaiknya perlu harmonisasi dari setiap program yang telah berjalan.
“Ada rencana kerja yang harus diselesaikan. Jangan banjir lagi di lokasi yang sama,” imbuhnya. Apalagi hampir setiap kali Kota Beriman dilanda hujan deras, warga harus dihantui bahaya banjir. Belum lagi memikirkan masalah bahaya longsor di permukiman yang berbukit.
Kemudian pekerjaan yang belum tuntas lainnya, ganti rugi lahan Stadion Batakan. Setelah berdiri beberapa tahun terakhir masih menyisakan masalah. “Perlu keseriusan eksekutif agar berkoordinasi dengan BPN supaya jelas karena sekarang cari patoknya sudah jadi lapangan rumput. Pemiliknya pun bingung,” tutupnya. (din/pro)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan